Oleh : Mohamad Saifulloh
TombakRakyat.com _25 Desember 2025
Di negeri yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, ada satu doktrin tak tertulis yang dijaga lebih ketat dari APBN:
Imam masjid dan guru ngaji harus ikhlas—dan sebisa mungkin miskin. Sebab jika mereka sejahtera, narasi suci bisa runtuh. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup layak masih bisa disuruh “nerimo ing pandum” setiap kali anggaran tak kunjung turun?
Aneh memang.
Negeri ini penuh pemimpin berwajah religius, fasih mengutip ayat, piawai berdoa di podium.
Namun ketika bicara kesejahteraan orang-orang yang menjaga moral publik dari mimbar dan mushola, jawabannya selalu sama:
“Ikhlaskan saja, itu ladang pahala.”
Lucunya, kalimat sakti itu tidak pernah berlaku bagi:
Pejabat pengelola proyek,
Pengurus “kegiatan, formalitas arsip dan pemeran eksistensi pencitraan”,
Atau mereka yang tangannya lincah menekan remot anggaran dan mengayunkan stempel pengesahan.
Bagi kelompok ini, ikhlas tampaknya haram.
Yang ada hanya “serap anggaran”, “optimalisasi”, dan “pertanggungjawaban kreatif”.
Agama Disuruh Hemat, Nafsu Dibiayai Negara
Ironinya makin telanjang saat kita sadar:
Yang diminta sabar adalah penjaga akhlak.
Yang dimanjakan justru penjaga map dan proposal.
Imam masjid disuruh hidup sederhana demi akhirat.
Sementara sebagian pejabat hidup mewah demi… ya, dunia juga.
Jika ini disebut ketuhanan, maka Tuhan jelas tidak duduk di meja anggaran.
Yang duduk di sana adalah kalkulator, koneksi, dan kepentingan.
Lebih miris lagi, kemiskinan yang diciptakan sistem ini dibungkus ayat,
lalu dijual sebagai kebajikan.
Padahal:
Ikhlas bukan larangan untuk sejahtera.
Tawakkal bukan pembenaran untuk ketidakadilan.
Dan agama tidak pernah mengajarkan agar yang bekerja untuk umat hidup pas-pasan sementara yang mengatur hidup umat bergelimang fasilitas.
Stempel Lebih Sakral dari Doa
Di republik ini, tampaknya:
Stempel pengesahan lebih menentukan nasib manusia daripada doa malam.
Remot anggaran lebih didengar daripada jeritan nurani.
Maka jangan heran jika yang serakah makin buas.
Sebab sistemnya mengajarkan satu hal sederhana:
yang diam akan diinjak, yang rakus akan diangkat.
Ini bukan soal kurang dana.
Ini soal kurang malu.
Dan selama logika anggaran masih lebih tajam ke atas daripada ke bawah,
selama ikhlas terus dipaksakan hanya pada yang lemah,
maka jangan salahkan rakyat jika mulai bertanya:
“Negeri ini benar-benar bertuhan, atau hanya berpura-pura sedang beribadah?”
