Diulas oleh Mohamad Saifulloh (KaBIRO INDRAMAYU)
TombakRakyat.com Indramayu Jawa Barat ___Setiap kegagalan pelayanan desa hampir selalu ditimpakan pada satu alasan klasik: sistem. Sistem disebut korup, birokrasi dianggap lamban, dan aturan dinilai tidak berpihak. Semua itu benar—namun tidak sepenuhnya jujur.
Fakta yang sering dihindari adalah ini: banyak kerusakan desa justru lahir dari akal sehat yang dengan sadar dijual murah demi kepentingan kelompok, proyek, dan kenyamanan pribadi.
Sistem yang rusak sejatinya masih bisa dibenahi. Regulasi dapat diperbaiki, mekanisme bisa diperketat. Tetapi ketika para pelakunya memilih menutup mata, memelintir nalar, dan menggadaikan integritas, maka sistem apa pun akan lumpuh sejak awal.
Pertanyaannya kemudian menjadi krusial dan tidak nyaman:
apakah pembiaran ini karena ketidakmampuan, atau justru kesengajaan?
Apakah ada yang sengaja memupuk sistem yang bobrok, atau karena sudah kebagian jatah? Jangan-jangan, yang tampak vokal mengkritik justru telah berubah menjadi bebek piaraan kepentingan segelintir circle—ribut di permukaan, patuh di belakang layar.
Pengabdian kepada desa pun kerap direduksi menjadi urusan citra. Sibuk tampil paling peduli, rajin beretorika tentang rakyat, namun absen dalam kerja nyata. Desa dijadikan latar dokumentasi, masyarakat dijadikan angka laporan, sementara persoalan riil dibiarkan berulang.
Jika niatnya sungguh melayani, tak perlu baliho besar dan seremoni panjang.
Jika kerjanya benar, dampaknya akan terasa tanpa perlu dipamerkan.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Janji berhenti sebagai slogan. Proposal hanya formalitas. Kalimat “demi rakyat” menjelma tameng untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang. Desa pun tak benar-benar dibangun—hanya dikelola agar terlihat berjalan.
Tulisan ini bukan untuk menyerang siapa pun secara personal. Tetapi sebagai peringatan keras bahwa desa tidak butuh lebih banyak pidato moral, melainkan lebih banyak akal sehat yang tidak disewakan.
Pengabdian sejati itu tidak ribut. Ia bekerja dalam diam, berpihak secara nyata, dan berani jujur meski tak menguntungkan.
Dan jika tulisan ini terasa menampar, mungkin bukan karena bahasanya tajam— melainkan karena kebenarannya terlalu tepat sasaran untuk dihindari.
Sebagai penutup, masyarakat juga harus berani mengambil peran sejak sekarang. Mengurus keperluan administrasi seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, hingga pengajuan nikah seharusnya dilakukan secara mandiri dan prosedural, tanpa calo dan tanpa menyuruh orang lain. Kebiasaan mencari jalan pintas hanya membuka ruang pungutan liar dan memperpanjang rantai penyimpangan. Selain itu, apabila warga menemukan kejanggalan atau dugaan penyimpangan ADD, DD, DAK, DAU, Bansos/PKH, BHPD, hingga Program PRONA atau lainnya, tempuhlah audiensi resmi dengan pihak desa. Jangan malah menjadikannya bahan obrolan warung yang ramai gosip namun nol dampak. Kecurigaan tanpa langkah nyata hanya melahirkan fitnah, bukan perubahan.
Di saat yang sama, aparatur desa wajib melayani dengan tulus, tanpa mempersulit, tanpa berlapis alasan, dan tanpa menjadikan pelayanan sebagai alat tawar-menawar. Pelayanan publik bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban.
Karena desa yang sehat tidak lahir dari sistem saja, tetapi dari warga yang berani tertib dan aparatur yang mau melayani dengan hati nurani.
