OPINI & ANALISIS

MBG Diliburkan, Transparansi Ikut Disembunyikan : Dalih “Kasihan Anak” Tak Boleh Jadi Tameng Kebijakan

300
×

MBG Diliburkan, Transparansi Ikut Disembunyikan : Dalih “Kasihan Anak” Tak Boleh Jadi Tameng Kebijakan

Sebarkan artikel ini
dok.Tombak AI
dok.Tombak AI

TOMBAKOPINI: Emhape

Alasan klasik kembali dimunculkan: kasihan anak kalau harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG). Kalimat ini terdengar manusiawi, bahkan simpatik. Namun di balik empati semu tersebut, tersembunyi persoalan yang jauh lebih serius: ketiadaan kebijakan tegas dan absennya keterbukaan informasi publik.

 

Pertanyaannya sederhana—jika negara benar-benar kasihan pada anak, mengapa pemenuhan gizinya justru dihentikan saat liburan sekolah? Anak tidak berhenti lapar hanya karena kalender pendidikan memasuki masa jeda. Justru pada masa liburan, banyak keluarga miskin kehilangan satu-satunya jaminan asupan bergizi bagi anaknya.

Baca Juga  Cuma Bikin Video Desa, Amsal Sitepu Dituntut 2 Tahun Penjara ?

 

Dalih “kasihan anak” seharusnya menjadi dasar untuk mencari skema alternatif, bukan alasan untuk menghentikan program. Distribusi berbasis komunitas, posyandu, balai desa, atau pengantaran terjadwal bisa dilakukan. Namun yang terjadi, MBG seolah ikut berlibur—tanpa kejelasan, tanpa penjelasan, dan tanpa laporan terbuka kepada publik.

 

Lebih mengkhawatirkan, ketiadaan informasi keterbukaan justru membuka ruang spekulasi dan kecurigaan. Apakah anggaran MBG saat liburan tetap dicairkan? Jika ya, ke mana realisasi belanjanya? Jika tidak, apakah ada efisiensi atau pengalihan yang bisa dipertanggungjawabkan?

Baca Juga  Menelusuri Ruang Lingkup Publik dalam wacana praperadilan: Perspektif Tata Kelola Hukum

Tanpa transparansi, dalih empati berubah menjadi tameng untuk menutup ruang pengawasan.

 

Program dengan anggaran besar namun kebijakan abu-abu adalah kombinasi berbahaya. Invoice fiktif, laporan administrasi rekayasa, hingga distribusi di atas kertas bukan lagi tuduhan berlebihan, melainkan risiko nyata yang kerap muncul dalam program sosial tanpa kontrol publik yang kuat.

 

Negara tidak boleh berlindung di balik kalimat sentimental sambil menghindari kewajiban akuntabilitas. Rasa kasihan tanpa kebijakan jelas hanyalah retorika kosong. Jika MBG adalah program untuk anak, maka anak harus menjadi pusat kebijakan—bukan alasan untuk mengaburkan informasi.

Baca Juga  Belajar dari Timor Leste: Negara yang Hadir untuk Rakyat

 

Pada akhirnya, publik patut curiga bukan karena ingin berprasangka, melainkan karena transparansi sengaja dihilangkan. Dan ketika informasi ditutup, kepercayaan pun ikut diliburkan.

Gizi anak tidak boleh bergantung pada belas kasihan. Ia harus dijamin oleh kebijakan yang tegas, terbuka, dan dapat diawasi.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *