TombakRakyat.com
Di sebuah kantor pemerintahan, masalah terbesar hari ini bukan kekurangan anggaran, bukan pula minimnya regulasi. Masalah utamanya justru sederhana namun mematikan: ketidakjelasan arah kepemimpinan. Ketika dua pucuk pimpinan lebih sibuk menjaga jarak daripada menyatukan langkah, maka birokrasi dipaksa bekerja dalam kebingungan.
Konflik ini bukan lagi rahasia. Ia hidup dalam percakapan harian pegawai, beredar di grup pesan singkat, dan menjadi konsumsi publik di media sosial. Bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan pertarungan pengaruh yang nyata. Publik pun bertanya dengan nada wajar: siapa sebenarnya yang memimpin?
Alih-alih menyelesaikan persoalan masyarakat, energi pemerintahan tersedot ke dalam konflik di lingkaran dalam. Relawan dan kelompok pendukung merasa paling berjasa, paling berhak, dan paling pantas menentukan arah kebijakan. Kantor pemerintahan tak ubahnya ruang tunggu kekuasaan—tempat klaim jasa lebih dihargai daripada kinerja.
Di sinilah politik balas budi kehilangan batas. Ketika balas budi berubah menjadi perebutan posisi dan proyek, mandat rakyat bergeser maknanya. Pemimpin dipilih untuk melayani, tetapi sistem yang berjalan justru melayani kepentingan kelompok. Rakyat hadir, namun hanya sebagai alasan, bukan tujuan.
Gejala paling kasat mata muncul dalam satu kalimat pendek yang kini menjadi semacam “kata sandi” birokrasi: “Kamu orangnya siapa?”
Pertanyaan ini bukan basa-basi. Ia adalah alat ukur loyalitas. Bukan soal kemampuan, bukan soal integritas, melainkan soal afiliasi. Sejak kapan birokrasi bekerja berdasarkan garis kubu, bukan garis tanggung jawab?
Mentalitas ini melahirkan pembelahan yang berbahaya. Ada “orangnya sini” dan “orangnya sana”. Ada yang aman, ada yang disisihkan. Mereka yang tak punya label dianggap tidak penting, meski bekerja sungguh-sungguh. Dalam situasi seperti ini, profesionalisme tidak mati karena ketidakmampuan, tetapi karena tidak dianggap berguna.
Akibatnya sistem lumpuh secara perlahan. Pejabat bekerja penuh kehati-hatian, bukan demi kualitas, melainkan demi keselamatan posisi. Keputusan ditunda, inovasi dihindari, dan keberanian menjadi barang langka. Tata kelola pemerintahan berubah menjadi manajemen ketakutan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya relawan atau lingkaran kekuasaan, tetapi ketegasan pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan sejati bukan soal siapa yang paling banyak pendukung, melainkan siapa yang mampu menghentikan konflik di sekelilingnya.
Daerah ini tidak membutuhkan penguasa yang sibuk mengamankan kelompok “gue”. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani berkata cukup, menarik garis tegas, dan mengembalikan birokrasi pada fungsi dasarnya: melayani publik.
Tanpa keberanian untuk memutus mata rantai konflik, pemerintahan akan terus menjadi panggung tarik-menarik elite. Sementara masyarakat menunggu hasil yang tak kunjung datang, menyaksikan dari kejauhan, dan menanggung dampaknya.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang menang dalam konflik ini. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang dikorbankan?
Jawabannya jelas—publik.
Karena pemerintahan bukan milik “gue”.
Pemerintahan adalah milik kita semua.
