OPINI & ANALISIS

Belajar dari Timor Leste: Negara yang Hadir untuk Rakyat

86
×

Belajar dari Timor Leste: Negara yang Hadir untuk Rakyat

Sebarkan artikel ini

TOMBAKOPINI:Kritikaputri

 

Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara besar: wilayah luas, penduduk ratusan juta, sumber daya alam melimpah. Namun ironisnya, dalam banyak urusan paling mendasar, negara justru kerap absen dari kehidupan rakyatnya sendiri. Di titik inilah Indonesia patut belajar dari Timor Leste, negara kecil yang lahir dari luka sejarah, tetapi justru menunjukkan makna kehadiran negara yang sesungguhnya.

Timor Leste bukan negara kaya. APBN-nya jauh di bawah Indonesia, infrastrukturnya terbatas, dan tantangan pembangunannya tidak ringan. Namun satu hal yang menonjol: negara hadir secara nyata untuk rakyatnya, bukan sekadar lewat slogan, baliho, atau pidato pejabat.

Baca Juga  Madas di Persimpangan Etika: Darsam dan Batas Keberanian yang Hilang

Di Timor Leste, pendidikan dan kesehatan diposisikan sebagai hak dasar, bukan beban anggaran. Negara hadir langsung menjangkau masyarakat, bukan menyerahkannya pada logika proyek, tender, atau skema birokrasi berlapis.
Rakyat tidak dipaksa menjadi “mitra” yang menanggung risiko kebijakan negara. Negara berdiri di depan, bukan bersembunyi di balik regulasi.

Bandingkan dengan Indonesia hari ini. Di negeri ini, rakyat sering diperlakukan sebagai objek kebijakan, bahkan korban kebijakan. Guru honorer dipaksa menunggu puluhan tahun tanpa kepastian. Aparat desa, BPD, dan lembaga publik sering dibiarkan tanpa fasilitas kerja yang layak. Program nasional diluncurkan megah, tetapi tanggung jawab dilempar ke bawah tanpa perlindungan hukum dan dukungan anggaran yang memadai.

Baca Juga  Kalau Mau, Laba-Laba Bisa Habisin Manusia—Tapi Mereka Pilih Jagain Kamu

Negara seolah hadir hanya saat memungut pajak, membuat laporan, atau menuntut loyalitas. Namun ketika rakyat membutuhkan keadilan, perlindungan, dan kepastian, negara justru berjarak—bahkan abai.

Timor Leste mengajarkan satu pelajaran penting: negara bukan soal besar-kecilnya anggaran, tetapi soal keberpihakan. Negara tidak boleh sekadar menjadi manajer proyek, tetapi harus menjadi pelindung dan penjamin hak warga. Negara tidak cukup mengatur, negara harus bertanggung jawab.

Baca Juga  Konflik Kepemimpinan dan Ancaman terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Indonesia terlalu sering memindahkan beban negara kepada rakyat: sekolah disuruh mengurus distribusi program pangan, desa disuruh mandiri tanpa dukungan nyata, tenaga pendidik dipaksa berkorban atas nama pengabdian. Ini bukan kehadiran negara—ini pengabaian yang dilembagakan.

Jika Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju, pelajaran dari Timor Leste sederhana namun mendasar:
hadirlah untuk rakyat, bukan hanya mengatur rakyat.
Tanpa itu, kebesaran Indonesia hanya akan menjadi angka statistik—sementara keadilan tetap menjadi barang langka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *