JAKARTA, Tombakrakyat.com — Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang digelar di Jakarta pada 28–30 Januari 2026 resmi menetapkan Junaidi Mulyono sebagai Ketua Umum DPP APDESI terpilih. Kepala Desa Ponggok, Klaten, ini menyatakan komitmennya untuk menyinergikan seluruh desa di Indonesia dengan visi besar pemerintah pusat.
Dalam pidato perdananya, Junaidi menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, APDESI akan fokus mengawal implementasi Asta Cipta, visi pembangunan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Munas ini menjadi simbol semangat persatuan. Kami siap memastikan seluruh desa di Indonesia bersatu untuk mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Junaidi di kawasan Monas, Jakarta.
Fokus pada Penguatan Ekonomi dan SDM Desa
Senada dengan Junaidi, Ketua Umum demisioner Surta Wijaya menjelaskan bahwa APDESI secara kelembagaan telah menyiapkan peta jalan untuk mengawal tiga program prioritas nasional yang menyentuh langsung akar rumput:
1. Koperasi Merah Putih: Diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mampu memutus rantai distribusi, sehingga desa bisa menjadi supra supplier bahan pokok.
2. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini dinilai strategis karena tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menghidupkan ekosistem pangan lokal dengan melibatkan petani dan pelaku usaha desa.
3. Sekolah Rakyat: Sebuah solusi untuk pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pemuda desa memiliki daya saing yang setara dengan masyarakat perkotaan.
Konsolidasi Nasional 37 Provinsi
Pelaksanaan Munas V yang difasilitasi oleh Kementerian Desa RI ini dihadiri oleh perwakilan pengurus dari 37 provinsi. Pemilihan lokasi di kawasan Monas disebut memiliki makna filosofis sebagai pusat konsolidasi nasional pemerintahan desa.
“Banyak potensi di desa yang belum mendapatkan kesempatan. Melalui kerja sama strategis ini, kami ingin desa bukan lagi sekadar objek, tapi subjek pembangunan nasional yang mandiri,” pungkas Surta Wijaya.
Dengan terpilihnya pengurus baru, APDESI diharapkan mampu menjadi jembatan yang efektif antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di 75.000 lebih desa di seluruh Indonesia.
(WR)
