TOMBAKOPINI : Emhape
Korupsi sering dibahas seperti urusan pembukuan: angka hilang, laporan dimanipulasi, lalu negara merugi. Seolah-olah korupsi hanya perkara “uang negara” yang harus dikembalikan agar neraca kembali rapi. Padahal, cara pandang itu terlalu sempit—bahkan berbahaya.
Korupsi bukan sekadar soal keuangan. Korupsi adalah tindakan yang merampas keadilan, memperlambat kemajuan, dan memutus hak rakyat dari negara yang seharusnya melindungi mereka.
Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Salsabila Syaira, praktisi komunikasi politik sekaligus aktivis sosial yang dikenal vokal mengkritisi kondisi negara. Menurutnya, korupsi tidak berhenti pada kerugian administrasi. Korupsi berdampak langsung pada seluruh sektor kehidupan masyarakat.
Karena setiap rupiah yang dikorupsi pada akhirnya bukan hanya angka yang hilang, melainkan:
ruang kelas yang tidak dibangun,
fasilitas kesehatan yang tak pernah sampai,
layanan publik yang semakin jauh dari rakyat,
dan peluang hidup yang makin sempit bagi mereka yang tidak punya kuasa.
Korupsi adalah bentuk ketidakadilan yang dilegalkan secara diam-diam. Ia bekerja seperti racun: pelan, merusak dari dalam, dan ketika rakyat sadar, kerusakan sudah terlalu luas.
Ketika Anggaran Hak Dasar Dipangkas, Itu Bukan Kebijakan—Itu Kekerasan
Salsabila juga menyoroti persoalan serius yang jarang dibahas secara jujur: ketika program tertentu menyerap anggaran sektor vital. Ia menegaskan bahwa MBG yang menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan bukan persoalan teknis belaka.
Dalam kalimat yang tegas, ia menyebut hal itu sebagai pelanggaran HAM.
“MBG menyerap anggaran pendidikan dan kesehatan adalah pelanggaran Hak Asasi.”
Kalimat ini memang terdengar keras. Namun justru karena keras, ia penting untuk didengar.
Sebab pendidikan dan kesehatan bukan proyek biasa. Itu adalah fondasi. Itu hak. Dan hak, dalam negara yang sehat, tidak boleh ditukar-menukar demi kepentingan politik jangka pendek, apalagi demi pencitraan.
Jika anggaran pendidikan tersedot, yang terjadi bukan hanya sekolah kekurangan dana. Yang terjadi adalah generasi kehilangan kesempatan.
Jika anggaran kesehatan tergerus, yang terjadi bukan sekadar layanan terganggu. Yang terjadi adalah rakyat kehilangan keselamatan.
Maka ketika negara mulai “mengutak-atik” anggaran dua sektor itu, rakyat seharusnya tidak lagi diam. Karena diam di titik ini berarti membiarkan hak dasar menjadi barang tawar-menawar.
Korupsi Membuat Negara Jauh dari Rakyat
Korupsi juga punya dampak yang lebih halus namun jauh lebih menghancurkan: ia membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada negara.
Rakyat melihat pejabat bicara tentang pembangunan, tapi jalan rusak. Bicara tentang kemajuan, tapi sekolah kekurangan fasilitas. Bicara tentang kesehatan, tapi rumah sakit penuh dan mahal.
Di situlah korupsi bekerja: ia menciptakan jurang. Jurang antara janji dan realitas. Jurang antara penguasa dan rakyat. Jurang antara negara dan warganya.
Kritik yang Tidak Terikat, Suara yang Dibutuhkan
Salsabila Syaira dikenal sebagai figur yang aktif menyuarakan pentingnya kepekaan individu dan keberanian menyampaikan kebenaran, tanpa ikatan organisasi. Ia berdiri sebagai suara yang tidak “diatur”, tidak “dipesan”, dan tidak “dititipkan”.
Dalam situasi sosial-politik yang semakin bising oleh propaganda dan pencitraan, suara seperti ini justru diperlukan.
Karena negara yang sehat bukan negara yang sunyi dari kritik. Negara yang sehat adalah negara yang berani mendengar kritik, bahkan ketika kritik itu menyakitkan.
Korupsi Harus Dibaca sebagai Kejahatan Kemanusiaan
Sudah waktunya kita berhenti memperlakukan korupsi sebagai pelanggaran administratif. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Ia mencuri hak hidup rakyat secara sistematis.
Dan ketika anggaran pendidikan serta kesehatan ikut terganggu, maka persoalannya bukan lagi “program mana yang lebih penting”, melainkan: apakah negara masih memprioritaskan hak rakyat, atau sudah tenggelam dalam kepentingan kekuasaan?
Jika negara benar-benar berpihak pada rakyat, maka pendidikan dan kesehatan tidak boleh jadi korban. Tidak boleh jadi sumber “pergeseran anggaran”. Tidak boleh jadi ladang eksperimen.
Karena ketika hak dasar rakyat dikorbankan, maka yang hilang bukan hanya uang.
Yang hilang adalah masa depan.
Sumber: Catatan Demokrasi TV One
