SIKKA, NTT Tombak Rakyat – Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Sikka, Edoardus Berty atau yang akrab disapa Edo Rakeng, secara tegas membantah isu yang menyebut organisasinya sebagai “preman bayaran” Pemerintah Daerah dalam operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kangae dan Kewapante.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di tengah masyarakat yang menuding keterlibatan ormas dalam penertiban sebagai bagian dari kepentingan tertentu. Edo menegaskan, kehadiran anggota GRIB Jaya di lapangan sepenuhnya dilandasi rasa prihatin terhadap kondisi lalu lintas dan kebersihan lingkungan di jalur strategis Maumere–Larantuka.
Prihatin Kondisi Jalan dan Lingkungan
Menurut Edo Rakeng, kondisi di wilayah Kangae dan Kewapante—khususnya kawasan Geliting—sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan. Aktivitas PKL yang menggunakan bahu jalan menyebabkan kemacetan serius, ditambah persoalan limbah ikan yang menimbulkan bau tidak sedap.
“Sebagai warga asli, saya merasa terpanggil. Jalan trans ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat Sikka, tetapi kini terganggu oleh kemacetan dan kondisi yang tidak higienis. Kami turun bukan karena dibayar, melainkan karena kepedulian terhadap daerah,” tegasnya.
Sinergi Bersama Aparat Penegak Perda
Edo menjelaskan bahwa keterlibatan GRIB Jaya merupakan bagian dari kolaborasi dengan aparat pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka. Dalam kegiatan tersebut, GRIB Jaya berperan membantu menjaga ketertiban, melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang, serta memastikan proses berjalan kondusif.
“Kami hadir untuk membantu menciptakan ketertiban umum. Ini adalah bentuk sinergi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Tegaskan Legalitas Organisasi
Menanggapi stigma negatif terhadap ormas, Edo menekankan bahwa GRIB Jaya merupakan organisasi resmi yang memiliki legalitas dan struktur yang jelas.
“Perlu ditegaskan, tidak ada pembayaran dari Pemda kepada kami. Kami bukan preman, tetapi organisasi sah yang bergerak berdasarkan kepedulian sosial. Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan ketertiban, bukan alat kekerasan,” tegasnya.
Dukungan dari Warga
Langkah penertiban yang melibatkan GRIB Jaya mendapat respons positif dari sebagian warga, khususnya di Kecamatan Kewapante. Mereka menilai kehadiran ormas lokal membantu memperlancar komunikasi antara pedagang dan pemerintah, sehingga penertiban dapat berjalan lebih humanis.
Dengan adanya klarifikasi ini, GRIB Jaya Sikka berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar, serta tetap mendukung upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman.
“Sikka tertib berawal dari kepedulian.”
