BATANG,TOMBAK RAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Batang mulai menggalakkan budaya hemat energi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan persuasif.
Langkah nyata ini ditunjukkan dengan pemberian apresiasi langsung oleh Pj Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, kepada para
pegawai yang memilih berjalan kaki atau bersepeda saat berangkat bekerja.
Pj Bupati M. Faiz Kurniawan menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Pemerintah Pusat untuk membiasakan mobilitas ramah lingkungan.
Hal ini terutama ditekankan bagi para abdi negara yang domisilinya tidak jauh dari lokasi kantor.
“Sejak awal kami tidak hanya mengimbau, tetapi juga mengajak. Bahkan kami memberikan hadiah kepada guru dan ASN yang
konsisten berjalan kaki ke tempat kerja,” ujar M. Faiz Kurniawan di halaman Pendopo Kabupaten Batang, Selasa (31/3/2026).
Sebagai bentuk keteladanan, Faiz juga mulai menerapkan kebiasaan berjalan kaki tersebut secara pribadi. Selain untuk penghematan
energi, aktivitas ini ia lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, terlebih setelah melewati momen Lebaran.
Menurutnya, pemberian penghargaan ini adalah bagian dari soft approach atau pendekatan lunak guna menumbuhkan kesadaran internal di kalangan pegawai.
Diharapkan, perubahan perilaku menuju gaya hidup sehat dan hemat energi ini dapat terbentuk secara alami sebelum nantinya diperkuat dengan regulasi yang lebih formal.
“Meski saat ini masih bersifat imbauan, Pemkab Batang membuka peluang untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut dalam bentuk Surat Edaran.
Ke depan, jika diperlukan, akan kita tuangkan dalam kebijakan formal. Prinsipnya tetap sama, mendorong jalan kaki dan bersepeda,” jelasnya sebagaimana dirilis melalui laman resmi batangkab.go.id.
Selain fokus pada efisiensi energi, Pemkab Batang kini tengah menyusun strategi efisiensi anggaran sebagai respons terhadap kebijakan pusat.
Namun, Faiz menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Prinsip kami jelas, layanan publik tidak boleh berkurang dan harus tetap dilakukan secara efisien,” tegas Faiz.
Terkait dampak kebijakan efisiensi terhadap kesejahteraan pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
Pemkab Batang masih melakukan kajian mendalam dan menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Ia menjamin bahwa kebijakan yang diambil nantinya tidak akan merugikan hak-hak para pegawai.
