CIREBON, TombakRakyat.com — Dewan Pimpinan Pusat Bikers Journalist Indonesia (BJI) menjajaki kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon melalui audiensi yang digelar pada Rabu (29/4) di Aula Dinas PUPR Kota Cirebon. Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun sinergi, khususnya dalam penyampaian informasi publik dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, menerima langsung jajaran pengurus DPP BJI. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan keterbukaan pihaknya terhadap kolaborasi dengan komunitas yang memiliki latar belakang jurnalistik tersebut.
“Kami menyambut baik kehadiran BJI. Pada prinsipnya, Dinas PUPR Kota Cirebon siap berkolaborasi, selama itu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rachman.
Ia menilai, keberadaan BJI berpotensi menjadi mitra strategis dalam menjembatani komunikasi, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami berharap BJI dapat membantu menyampaikan aspirasi, termasuk terkait kebutuhan infrastruktur, sehingga bisa menjadi perhatian bersama di tingkat yang lebih luas,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP BJI, Arsy Al Banzary, menegaskan komitmen organisasinya untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, meskipun berbasis komunitas.
“BJI siap berperan sebagai penyambung informasi antar pemangku kepentingan. Kami tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” kata Arsy.
Lebih lanjut, Arsy menyebut bahwa pihaknya juga siap berkontribusi dalam pemantauan kondisi infrastruktur di wilayah Kota Cirebon sebagai bentuk partisipasi publik.
“Kami mengapresiasi sambutan dari Dinas PUPR. Ke depan, kami akan membantu melakukan monitoring di lapangan, khususnya terkait infrastruktur. Temuan-temuan tersebut nantinya akan kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat keterbukaan informasi publik, tetapi juga mendorong percepatan penanganan persoalan infrastruktur melalui partisipasi masyarakat dan komunitas.
Dengan tetap mengedepankan prinsip akurasi, independensi, dan kepentingan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sinergi antara BJI dan Dinas PUPR Kota Cirebon diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
