Cirebon, TombakRakyat.com — Gelombang kekecewaan publik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Cirebon kembali memuncak. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh LSM GERAM (Gerakan Rakyat Membangun Cirebon) di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon 9 April 2026 menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan praktik kotor dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dalam aksi tersebut, massa dengan tegas mengusung tema “Tangkap dan Adili Mafia Anggaran”, menyoroti dugaan adanya praktik “dana ketuk palu” serta uang “tutup mulut” yang dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Ketua GERAM, Kasudin, secara terbuka menyampaikan kegeramannya terhadap dugaan permainan anggaran yang melibatkan oknum pimpinan DPRD. Ia bahkan menyebut adanya indikasi pemberian uang sebesar Rp30 juta kepada pihak tertentu untuk membungkam suara kritis.
“Kami menduga ada praktik kotor dalam proses pengesahan anggaran. Ini bukan sekadar isu, tapi persoalan serius yang harus dibongkar sampai tuntas,” tegas Kasudin dalam orasinya.
Lebih jauh, GERAM juga mengangkat dugaan penyimpangan anggaran hingga mencapai Rp55 miliar. Angka fantastis ini menambah panjang daftar kecurigaan publik terhadap integritas lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi pengawas, bukan justru diduga menjadi bagian dari persoalan.
Sikap DPRD Kabupaten Cirebon, khususnya Ketua DPRD Sophi Zulfia, dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan masyarakat. Dalam pertemuan dengan massa aksi, pernyataan yang disampaikan dinilai normatif dan cenderung mengulang jawaban sebelumnya tanpa memberikan solusi konkret.
“Saya akan menjawab tetap seperti yang pernah saya sampaikan pada saat audiensi dengan LSM GERAM sebelumnya,” ujar Sophi.
Pernyataan tersebut justru memantik kekecewaan lebih dalam. Publik menilai DPRD terkesan menghindar dan tidak memiliki keberanian moral untuk membuka secara transparan dugaan praktik yang mencoreng marwah lembaga.
GERAM menilai, kinerja para wakil rakyat di Kabupaten Cirebon saat ini jauh dari harapan. Alih-alih memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD justru diduga lebih sibuk mengamankan kepentingan pribadi dan kelompok.
Aksi demonstrasi berjalan tertib dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Namun, substansi tuntutan masih menggantung tanpa kepastian. GERAM menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan tindakan nyata.
“Rakyat tidak butuh janji koordinasi. Rakyat butuh kejujuran, transparansi, dan keberanian untuk membersihkan praktik korup di tubuh DPRD,” tegas pernyataan sikap GERAM.
Sebagai penutup, GERAM mendesak agar DPRD Kabupaten Cirebon segera membuat pernyataan resmi yang menegaskan tidak adanya intervensi dalam pengelolaan APBD, serta membuka ruang audit independen guna menjawab kecurigaan publik.
