Oleh: M.Fathurahman
Pengantar
Di tengah ambisi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui pintu industrialisasi, sebuah paradoks lama kembali menyeruak ke permukaan.
Di bawah payung besar liberal domain—sebuah rezim pasar yang memuja kompetisi bebas dan arus modal tanpa batas—Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan antara kemajuan teknologi dan ketimpangan sosial yang kian menganga.
Industrialisasi internasional yang didorong oleh investasi asing (FDI) sering kali digadang-gadang sebagai “obat dewa” bagi pengangguran.
Namun, realita di lapangan menunjukkan wajah yang berbeda. Masuknya korporasi multinasional ke zona-zona industri strategis memang menciptakan lapangan kerja, namun sering kali disertai dengan fenomena dual labor market atau pasar tenaga kerja ganda.
Di satu sisi, terdapat segelintir elit teknokrat dan manajerial yang menikmati standar upah global.
Di sisi lain, mayoritas pekerja lokal terjebak dalam posisi buruh kasar dengan upah minimum yang terus ditekan demi menjaga “daya saing investasi”.
Konsekuensi logis dari pasar liberal:
modal akan selalu mengalir ke tempat dengan biaya produksi terendah, sering kali dengan mengorbankan kesejahteraan jangka panjang pekerja.
Ketimpangan ini bukan sekadar angka di atas kertas Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia terlihat jelas dalam tata ruang kota. Di sekitar kawasan industri megah yang memiliki fasilitas kelas dunia, sering kali kita temukan permukiman kumuh yang dihuni oleh para pekerja yang tidak mampu mengakses hunian layak.
Fasilitas pendidikan dan kesehatan kualitas tinggi hanya tersedia bagi mereka yang berada di puncak rantai makanan industrialisasi ini.
Lebih jauh lagi, dominasi liberal domain dalam ekonomi nasional menyebabkan ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan.
Ketika kebijakan industri didikte oleh kebutuhan pasar internasional daripada kebutuhan domestik, masyarakat lokal sering kali kehilangan kedaulatan atas sumber daya alamnya sendiri.
Eksploitasi lahan besar-besaran untuk pabrik seringkali menggusur sektor agraris tradisional tanpa memberikan jaring pengaman sosial yang memadai bagi petani yang kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah memang tidak bisa menutup diri dari arus globalisasi.
Namun, membiarkan mekanisme pasar bekerja secara absolut tanpa intervensi yang berpihak pada keadilan sosial adalah sebuah kecerobohan historis.
Industrialisasi seharusnya menjadi alat untuk eskalasi martabat manusia, bukan sekadar instrumen akumulasi modal bagi segelintir pemilik saham di luar negeri.
Jika kita tidak segera mereformasi kebijakan pasar liberal ini dengan memperkuat sistem proteksi sosial, peningkatan keterampilan (upskilling) yang masif, dan pajak progresif yang tepat sasaran, maka industrialisasi hanya akan menjadi mesin pemisah.
Ia akan membagi bangsa ini menjadi dua: mereka yang berpesta di atas pertumbuhan ekonomi, dan mereka yang hanya menjadi penonton di tanah airnya sendiri.
Sudah saatnya kita bertanya:
untuk siapa industri ini dibangun? Jika jawabannya bukan untuk kesejahteraan rakyat banyak, maka pertumbuhan ekonomi hanyalah sebuah angka kosong yang menyembunyikan luka sosial yang kian dalam.
