EdukasiOPINI & ANALISIS

Negeri Bergelar Panjang, Tapi Pendek dalam Membersamai

713
×

Negeri Bergelar Panjang, Tapi Pendek dalam Membersamai

Sebarkan artikel ini

Oleh : Rohaedi

Di negeri ini, gelar sering kali lebih rajin jalan-jalan daripada empati pemiliknya. Nama orang bisa sepanjang gerbong kereta: S.Pd., M.Pd., M.Si., M.A., Ph.D., Dr., Ir., Coach, Trainer, Konsultan, Motivator, Aktivis, Praktisi, Pengamat, Influencer, Founder, dan entah apalagi yang bisa ditempel di kartu nama. Sayangnya, yang sering tidak ikut hadir adalah kesediaan membersamai.

Ironis memang.
Semakin tinggi pendidikan dan semakin panjang gelar non-akademik yang disematkan, terkadang sering kali semakin tinggi pula jarak sosial dengan warga yang hidup dalam situasi krusial dan rentan diskriminasi. Seolah setelah lulus S2 dan ikut dua pelatihan kepemimpinan, ada mata kuliah tak tertulis bernama Ilmu Menjaga Jarak dari Realitas.

Masyarakat kecil tetap kecil.
Yang besar justru egonya.

Bukan berarti pendidikan tinggi atau pengalaman pelatihan itu salah. Tidak.
Yang bermasalah adalah ketika gelar yang dimiliki, baik akademik maupun non-akademik beralihfungsi : dari alat pengabdian menjadi atribut legitimasi moral, seolah semakin banyak titel otomatis semakin paham penderitaan rakyat.

Baca Juga  Belajar Jurnalisme dan Public Speaking untuk Siswa SMK Farmasi : Kunci untuk Menjadi Tenaga Kesehatan yang Handal dan Peduli

Lucunya, sebagian dari mereka sangat fasih bicara soal “pemberdayaan masyarakat”, “inklusivitas”, dan “keadilan sosial”, tapi alergi terhadap lumpur, panas, dan obrolan tanpa istilah keren. Diskusi harus rapi, pakai slide, istilah asing, dan kalau bisa disiarkan. Kalau tidak terdokumentasi, dianggap tidak berdampak.

Padahal warga yang hidup di pinggiran itu tidak butuh seminar.
Mereka butuh ditemani.

Mereka tidak sedang mencari definisi kemiskinan versi jurnal internasional atau modul pelatihan.
Mereka sedang mencari seseorang yang mau duduk, mendengar, dan tidak sibuk menjelaskan siapa dirinya, organisasinya, atau berapa kali ia diundang jadi narasumber.

Sering kali, warga berpendidikan rendah bukan tidak paham.
Mereka hanya tidak diberi ruang untuk bicara tanpa dihakimi, serta dipersalahkan.
Terkadang malah ketika salah kata dikoreksi dengan nada merendahkan serta meremehkan dengan bulyan. Bertanya dianggap rewel dan sok kritis. Akhirnya mereka memilih diam sebagai jalan tol terbaik, hal itu terjadi bukan karena mereka bodoh, tapi karena lelah merasa kecil yang disistematiskan.

Baca Juga  Yusuf Muda Dalam: Koruptor Pertama yang Divonis Mati, Tapi Negara Gagal Menuntaskan Hukuman

Sementara itu, sebagian kaum bergelar justru sibuk merawat citra : rajin tampil di forum, aktif di media sosial, dan gemar mengutip pengalaman lapangan yang lapangannya entah di mana. Tapi ketika diminta turun membersamai warga yang betul-betul rentan diskriminasi pelayanan publik, hukum dan sosial, mendadak jadwal penuh, dan ia merasa kehidupan nyata tidak bisa diedit seperti caption motivasi.

Keberanian sosial itu tidak tumbuh dari sertifikat, piagam, atau foto bareng spanduk.
Ia tumbuh dari interaksi setara, dari kesediaan untuk tidak selalu tampak pintar, dan dari kerendahan hati untuk mengakui: “Saya belum tentu lebih tahu dari Anda.”

Masalah utama bangsa ini bukan kekurangan orang pintar atau minim gelar. Kita justru kelebihan orang pintar dan bergelar yang takut kehilangan wibawa kalau harus belajar dari rakyat kecil apalagi membersamainya.

Padahal, baik gelar akademik maupun non-akademik sejatinya bukan mahkota.
Ia adalah alat kerja sosial.
Dan alat yang tidak dipakai untuk menyentuh realitas yang ada, dan  hanya akan jadi ornamen mengkilap, tapi miskin guna.

Baca Juga  Peringati Hari Bumi, Bupati Kendal Ajak Pelajar Tanam Pohon untuk "Wakaf Oksigen" Masa Depan

Masyarakat yang terpinggirkan tidak butuh pahlawan dengan titel bertumpuk.
Mereka butuh manusia yang mau berdiri sejajar, membuka jalur komunikasi yang komunikatif dan menularkan keberanian kecil : berani bicara, berani mencoba, berani percaya diri serta berani mengakui bersalah dan memperbaikinya.

Kalau pendidikan tinggi dan segudang titel tidak membuat seseorang lebih manusiawi, maka yang naik hanya status simboliknya, bukan kualitas kemanusiaan yang manusiawinya.

Dan mungkin, sudah saatnya kita berhenti terpesona pada deretan gelar,
lalu mulai bertanya dengan jujur:
“Seberapa sering AKU, DIA dan KAMU benar-benar hadir dan membersamai mereka?”

Karena pada akhirnya, ukuran intelektual dan kepantasan sosial bukan seberapa panjang gelar di E-KTP, Kartu Nama atau Papan Nama di halaman Rumah, melainkan seberapa rendah hati seseorang mau merunduk
agar bisa berjalan bersama-sama.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *