Oleh : M.fathurahman
Pengantar
Memasuki triwulan II tahun 2026, Kabupaten Kendal kembali mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang impresif, bahkan tercatat tertinggi se-Jawa Tengah dengan ditopang industri manufaktur.
Namun, di balik gemerlap angka makro tersebut, kajian mendalam dari Litbang Forum Membangun Desa (FORMADES) Kendal bersama ICW (International Corporation Watch) menemukan ketimpangan fundamental: peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tidak sebanding dengan capaian program riil pemerintahan di lapangan.
Berdasarkan literasi dan analisis komprehensif data keuangan daerah hingga awal 2026, Litbang FORMADES dan ICW menyoroti bahwa kenaikan PAD lebih banyak disumbang oleh aktivitas sektor swasta dan sektor non-reguler (seperti lonjakan pajak galian C dan optimalisasi pajak dari tenant KEK yang belum merata ke masyarakat lokal).
Program Riel vs Sektor Swasta
“Ada anomali yang serius. PAD naik, tapi jika dibedah, peningkatannya bukan hasil dari inovasi pelayanan publik atau peningkatan produktivitas program kerja daerah (program riil) yang dirancang di RPJMD 2021-2026,” ujar perwakilan peneliti dalam rilis bersama tersebut.
Capaian program riil—seperti pemberdayaan UMKM berbasis desa, infrastruktur pertanian, atau penanggulangan kemiskinan—terkesan jalan di tempat.Padahal, belanja pegawai Pemkab Kendal masih tergolong tinggi, melampaui 30 persen dari APBD.”Masyarakat justru melihat, program-program riil yang menyentuh ekonomi akar rumput belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investor swasta.
Kepemimpinan Bupati belum 100% berhasil karena keberhasilan PAD lebih karena faktor kebetulan pertumbuhan kawasan industri, bukan perencanaan yang matang,” tambah laporan tersebut.
Catatan Kritis: Kinerja Belum 100% Berhasil
Data menunjukkan bahwa target PAD tahun 2025 lalu sebesar Rp 636,84 miliar tidak terealisasi sepenuhnya, hanya tercapai sekitar Rp 501,92 miliar atau kurang dari 90 persen.
Di awal 2026, DPRD kembali menegaskan agar optimalisasi PAD tidak menggunakan cara-cara yang membebani rakyat (non-reguler/eksploitatif).Kajian FORMADES dan ICW juga menyoroti lambatnya kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam mencapai target sektor-sektor non-swasta.
Ketergantungan tinggi pada 7 BUMD yang kontribusinya belum maksimal—hanya sekitar Rp 7,1 miliar pada 2025—menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum terwujud sepenuhnya.
Rekomendasi: Fokus pada Program Riil
ICW dan FORMADES mendesak Bupati Kendal untuk segera melakukan evaluasi total pada kinerja dinas-dinas teknis.PAD yang tinggi harus berbanding lurus dengan kesejahteraan riil.
Jika hingga akhir 2026, program-program rill di desa-desa masih tersendat, sementara PAD hanya dinikmati oleh sebagian pihak, maka narasi “Kendal Berdikari” (sesuai tema HUT ke-420 tahun 2025) hanyalah utopia.
Kepemimpinan Bupati pada sisa waktu 2026 harus membuktikan bahwa roda pembangunan bergerak dari dalam (program riil pemerintah), bukan hanya menumpang laju kendaraan swasta.
