OPINI & ANALISIS

INDONESIA CEMAS: Dari Singa Parlemen Jalanan Menjadi Kucing Pelayan Kekuasaan?

99
×

INDONESIA CEMAS: Dari Singa Parlemen Jalanan Menjadi Kucing Pelayan Kekuasaan?

Sebarkan artikel ini

TOMBAKOPINI: Emhape

 

Kalimat “Kamu siapa? Keluar!” yang terlontar dalam forum dialog Indonesia Emas atau Cemas di Semarang pada 12 Juni 2026 bukan sekadar ledakan emosi sesaat. Ucapan itu menjadi simbol yang memantik pertanyaan publik yang lebih besar: ke mana perginya idealisme para aktivis reformasi ketika mereka memasuki lingkaran kekuasaan?

Tokoh yang menjadi sorotan adalah Budiman Sudjatmiko, salah satu ikon gerakan mahasiswa 1998 yang pernah berdiri di garis depan melawan otoritarianisme. Sosok yang dahulu berhadapan dengan aparat, kini justru berhadapan dengan mahasiswa yang mengajukan kritik.

Ironi inilah yang membuat peristiwa tersebut menjadi lebih dari sekadar adu argumen dalam sebuah forum diskusi.

 

Aktivis 1998: Generasi yang Menjatuhkan Kekuasaan

Generasi Reformasi 1998 dikenang sebagai kelompok yang berhasil mengguncang fondasi kekuasaan yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan. Mereka turun ke jalan menuntut demokrasi, transparansi, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Nama-nama seperti Adian Napitupulu, Budiman Sudjatmiko, Ray Rangkuti, Fahri Hamzah hingga ribuan aktivis kampus lainnya menjadi bagian dari sejarah perubahan Indonesia.

Kala itu, mahasiswa percaya bahwa kekuasaan harus terus diawasi. Kritik dianggap sebagai vitamin demokrasi. Tidak ada ruang bagi sikap anti-kritik.

Namun tiga dekade kemudian, sebagian tokoh reformasi justru telah menjadi bagian dari struktur negara yang dahulu mereka lawan.

Baca Juga  Petani Milenial: Regenerasi atau "Disfungsi Mesin" Pangan?

Pertanyaannya bukan apakah mereka boleh masuk pemerintahan. Dalam demokrasi, itu adalah hal wajar. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah mereka masih membawa nilai-nilai perjuangan ketika berada di dalam kekuasaan?

 

Ketika Sistem Mengubah Orang

Ketua PMKRI Cabang Semarang, Bima Prayuda, sebenarnya mengajukan pertanyaan yang sangat relevan.

Apakah seorang mantan aktivis mampu mengubah sistem dari dalam, atau justru sistem yang berhasil mengubah dirinya?

Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada Budiman Sudjatmiko. Ini adalah pertanyaan yang menghantui hampir seluruh generasi aktivis yang kini menduduki jabatan politik maupun birokrasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah perilaku manusia.

Lord Acton pernah mengingatkan:

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Kekuasaan tidak selalu mengubah seseorang menjadi koruptor. Tetapi kekuasaan sering membuat seseorang kehilangan sensitivitas terhadap kritik.

Mereka yang dahulu lantang menuntut transparansi bisa berubah menjadi defensif ketika kebijakannya dipersoalkan.

Mereka yang dahulu menuntut ruang dialog dapat berubah menjadi pejabat yang alergi terhadap pertanyaan.

 

Kritik Mahasiswa Masih Relevan

Kemarahan mahasiswa dalam forum tersebut tidak muncul dari ruang hampa.

Baca Juga  PPP : Pelayanan Publik atau Mesin PAD?

Indonesia saat ini memang sedang menghadapi berbagai persoalan yang memicu keresahan publik.

Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.

Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban bagi banyak keluarga.

Lapangan kerja formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru yang setiap tahun bertambah jutaan orang.

Di berbagai daerah, masyarakat masih menghadapi persoalan akses pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pembangunan.

Karena itu, ketika mahasiswa mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah, mereka sedang menjalankan fungsi historisnya sebagai kontrol sosial.

Fungsi yang dahulu juga dijalankan oleh Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawannya pada era Orde Baru.

 

Dari Singa Menjadi Kucing?

Judul ini tentu merupakan metafora politik.

“Singa” menggambarkan keberanian melawan kekuasaan.

“Kucing pelayan kekuasaan” menggambarkan sosok yang kehilangan taring kritis dan lebih memilih kenyamanan jabatan.

Namun penilaian akhir tetap berada di tangan publik.

Budiman bisa saja berargumen bahwa perubahan tidak selalu dilakukan dengan demonstrasi. Ia dapat mengatakan bahwa kebijakan negara membutuhkan kompromi, negosiasi, dan kerja teknokratis yang tidak terlihat oleh publik.

Argumen itu sah.

Tetapi di sisi lain, publik juga berhak menilai apakah seorang mantan aktivis masih setia pada nilai-nilai perjuangannya atau justru telah menjadi bagian dari elit yang dahulu ia kritik.

Baca Juga  Konflik Kepemimpinan dan Ancaman terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Yang membuat banyak orang kecewa bukanlah karena seorang aktivis masuk ke pemerintahan.

Yang mengecewakan adalah ketika mereka mulai menunjukkan sikap yang mirip dengan penguasa yang dulu mereka lawan.

 

Demokrasi Membutuhkan Kritik

Peristiwa di Semarang seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak.

Bagi mahasiswa, kritik harus tetap berbasis data, argumentasi, dan etika.

Bagi pejabat negara, kritik mahasiswa tidak boleh dianggap ancaman.

Demokrasi yang sehat lahir dari dialog, bukan pengusiran.

Sejarah reformasi mengajarkan bahwa mahasiswa tidak pernah meminta untuk disukai penguasa. Mereka hanya meminta hak untuk bertanya.

Karena sesungguhnya ukuran keberhasilan seorang mantan aktivis bukanlah seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih.

Melainkan seberapa konsisten ia mempertahankan keberanian untuk mendengar suara yang berbeda ketika dirinya telah berada di puncak kekuasaan.

Jika dahulu seorang aktivis berdiri di depan pagar kawat berduri demi membela kebebasan berpendapat, maka ketika ia menjadi pejabat negara, ujian terbesarnya adalah memastikan kebebasan itu tetap hidup bagi generasi setelahnya.

Di situlah publik akan menilai: apakah sang singa masih memiliki auman perjuangan, atau telah berubah menjadi kucing jinak di pangkuan kekuasaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *