Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menimpali Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat ditanya wartawan mengenai sumber anggaran pasar murah, di kawasan Monas (28/3/26) dengan celetukan “Pokoknya Ada, Oke ? “
TOMBAKOPINI: Kritikaputri
Di depan kamera, di tengah sorotan media, seorang pejabat negara merespons isu anggaran dengan kalimat pendek: “pokoknya ada. Kalimat itu dilontarkan bukan di ruang santai, tapi di ruang publik. Ia menimpali pernyataan pejabat lain soal pembiayaan program pemerintah.
Masalahnya bukan pada tiga kata itu.
Masalahnya adalah: itu mencerminkan cara berpikir kekuasaan hari ini.
Ketika Anggaran Diperlakukan Seperti Dompet Pribadi
Dalam tata kelola negara, anggaran bukan asumsi. Ia adalah hasil dari proses panjang:
perencanaan teknokratik,
pembahasan dengan DPR,
hingga penguncian dalam dokumen resmi seperti APBN 2025 Indonesia.
Dalam APBN terbaru, belanja negara berada di kisaran Rp3.000 triliun lebih, dengan defisit yang tetap dijaga dalam batas tertentu. Artinya:
setiap tambahan program = harus ada sumber pembiayaan yang jelas.
Namun, logika “pokoknya ada” justru membalik prinsip itu:
bukan uang mengikuti program,
tapi program diasumsikan punya uang.
Ini bukan sekadar keliru. Ini berbahaya.
MBG dan KDKMP: Program Besar, Logika Longgar?
Polemik ini akan menjadi lebih serius ketika dikaitkan dengan program seperti:
Makan Bergizi Gratis (MBG)
KDKMP
Program MBG sendiri disebut-sebut membutuhkan ratusan triliun rupiah per tahun jika dijalankan secara penuh nasional. Bahkan dalam berbagai simulasi kebijakan, angka yang beredar berada di kisaran Rp300–400 triliun.
Sementara di sisi lain:
transfer ke daerah ditekan,
efisiensi anggaran digencarkan,
dan pemangkasan belanja terjadi di berbagai sektor.
Di titik ini, publik wajar bertanya:
Jika ruang fiskal sedang dipersempit,
lalu dari mana pembiayaan program raksasa itu berasal?
Dan jawaban yang muncul di ruang publik justru:
“pokoknya ada.”
Dari Keyakinan Politik ke Risiko Fiskal
Ada perbedaan besar antara:
optimisme politik, dan
kepastian fiskal.
Optimisme boleh tinggi. Tapi angka tidak bisa dibohongi.
Jika program sebesar MBG dipaksakan tanpa perhitungan matang, risikonya jelas:
defisit melebar,
utang bertambah,
atau anggaran sektor lain dikorbankan (pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa).
Lebih jauh lagi, ini bisa menciptakan efek domino:
pasar kehilangan kepercayaan,
investor melihat ketidakpastian kebijakan,
dan birokrasi bekerja tanpa arah yang jelas.
Budaya “Asal Bunyi” di Lingkar Kekuasaan
Pernyataan Mayor Tedy bukan kasus tunggal. Ia hanya yang paling jujur.
Karena yang terlihat hari ini adalah pola:
Pejabat bicara cepat
Publik bereaksi keras
Klarifikasi menyusul
Pernyataan diluruskan atau ditarik
Ini bukan dinamika komunikasi biasa. Ini adalah disiplin yang longgar di level elite pemerintahan.
Dan jika ini terus terjadi, maka yang terbentuk adalah:
rezim reaktif, bukan rezim perencana.
Efisiensi untuk Daerah, Kelonggaran untuk Pusat?
Ironinya terasa lebih tajam di daerah.
Ketika pemerintah pusat mendorong:
efisiensi anggaran,
penghematan belanja,
bahkan pemangkasan transfer ke daerah,
di saat yang sama muncul program nasional dengan kebutuhan dana raksasa—yang justru dijelaskan secara serampangan.
Kontradiksi ini berbahaya secara politik:
daerah dipaksa disiplin,
pusat terlihat improvisatif.
Ini Bukan Sekadar Blunder, Ini Sinyal
Mudah untuk menyebut ini sebagai “kepleset bicara”.
Tapi dalam politik anggaran, tidak ada yang benar-benar spontan.
Setiap pernyataan pejabat tinggi:
mencerminkan briefing internal,
menggambarkan cara berpikir tim kebijakan,
dan memberi sinyal arah pemerintahan.
Jika yang muncul adalah “pokoknya ada”, maka publik berhak menyimpulkan:
perencanaan belum matang, tapi program sudah dipasarkan.
Penutup: Negara Butuh Angka, Bukan Mantra
Negara tidak bisa dijalankan dengan keyakinan kosong.
Ia butuh:
angka yang transparan,
skema pembiayaan yang jelas,
dan komunikasi yang jujur.
Karena jika tidak, maka “pokoknya ada” akan berubah dari sekadar celetukan menjadi doktrin.
Dan saat itu terjadi, yang kita hadapi bukan lagi kebijakan publik— melainkan ilusi fiskal yang dibungkus optimisme politik.
