TOMBAKOPINI: Emhape
Politik memiliki satu hukum yang tidak tertulis: kekuasaan boleh berakhir, tetapi hasrat untuk tetap berpengaruh sering kali tidak pernah benar-benar selesai.
Fenomena itu tampak dalam safari politik yang kembali dilakukan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, ke berbagai daerah. Kunjungan yang secara formal disebut sebagai silaturahmi atau memenuhi undangan masyarakat itu memunculkan berbagai tafsir politik. Ada yang menyambutnya sebagai bentuk kedekatan dengan rakyat, ada pula yang melihatnya sebagai upaya mempertahankan pengaruh menjelang kontestasi politik berikutnya.
Yang menarik bukan sekadar kehadiran sang mantan pemimpin, melainkan bagaimana publik bereaksi terhadapnya. Di sinilah kita melihat bahwa Indonesia masih menjadi arena pertarungan antara politik ketokohan dan politik gagasan.
Keterbelahan yang Sulit Dihindari
Safari politik sang mantan hampir pasti akan memunculkan keterbelahan.
Kelompok pendukung melihatnya sebagai sosok yang masih memiliki jasa besar dalam pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan berbagai program yang meninggalkan jejak selama satu dekade pemerintahannya. Sementara kelompok kritis melihatnya sebagai simbol dari menguatnya politik keluarga, personalisasi kekuasaan, dan melemahnya tradisi kaderisasi politik.
Keterbelahan ini bukan sesuatu yang baru. Dalam demokrasi modern, mantan pemimpin sering kali tetap menjadi figur yang diperebutkan maknanya. Mereka bisa menjadi simbol keberhasilan bagi satu kelompok sekaligus simbol kegagalan bagi kelompok lain.
Namun yang perlu dicermati adalah bahwa polarisasi yang muncul bukan lagi semata soal kebijakan, melainkan soal figur.
Politik Ketokohan yang Masih Dominan
Penelitian tentang politik Indonesia menunjukkan bahwa partai-partai politik pascareformasi cenderung mengalami personalisasi politik, yakni kondisi ketika figur pemimpin lebih dominan dibanding institusi partai itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, nama seseorang sering kali lebih kuat daripada ideologi partainya.
Karena itu, safari politik seorang mantan presiden bukan sekadar perjalanan biasa. Kehadirannya dapat menjadi magnet politik yang mampu menggerakkan simpati, memengaruhi opini publik, bahkan menentukan arah dukungan politik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih sangat bertumpu pada tokoh, bukan pada gagasan atau program.
Sebagaimana banyak diamati pengamat politik, masyarakat Indonesia masih cenderung memilih berdasarkan kedekatan emosional terhadap figur dibandingkan penilaian rasional terhadap institusi politik.
Modal Uang Tidak Selalu Menjadi Modal Politik
Ada pandangan yang berkembang bahwa safari politik sang mantan didukung oleh sumber daya besar yang terkumpul selama masa kekuasaannya.
Memang benar bahwa dalam politik modern, uang memiliki peran penting. Uang dapat membiayai mobilisasi massa, membangun jaringan relawan, menggelar acara, hingga membentuk citra politik.
Namun sejarah politik Indonesia dan dunia menunjukkan bahwa uang bukanlah segalanya.
Banyak tokoh yang memiliki sumber daya besar tetapi gagal mempertahankan pengaruh ketika tidak lagi memiliki legitimasi publik. Sebaliknya, ada tokoh yang memiliki sumber daya terbatas tetapi tetap berpengaruh karena memiliki ketokohan yang kuat.
Uang dapat menghadirkan kerumunan, tetapi tidak selalu mampu menghadirkan kepercayaan.
Uang dapat membeli panggung, tetapi tidak bisa membeli kharisma.
Uang dapat mengumpulkan massa, tetapi tidak selalu mampu menciptakan loyalitas jangka panjang.
Karena itu, ukuran keberhasilan safari politik bukanlah seberapa banyak orang yang hadir menyambut, melainkan apakah publik masih melihat sosok tersebut sebagai figur yang layak diikuti setelah tidak lagi memiliki kekuasaan formal.
Bayang-Bayang Dinasti Politik
Sulit memisahkan safari politik saat ini dari perdebatan mengenai dinasti politik.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dinasti politik berkembang ketika kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui institusi, tetapi juga melalui hubungan keluarga dan jejaring patronase politik.
Dalam konteks Indonesia, munculnya anggota keluarga mantan pemimpin dalam berbagai posisi strategis membuat setiap langkah politik sang mantan tidak pernah dipandang netral.
Publik akan selalu bertanya: apakah ini sekadar silaturahmi, atau bagian dari konsolidasi kekuatan menuju Pemilu 2029?
Pertanyaan itu wajar dalam demokrasi. Sebab politik tidak hanya dinilai dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari kepentingan yang mungkin berada di belakang tindakan tersebut.
Ujian Sesungguhnya
Pada akhirnya, safari politik sang mantan adalah ujian.
Bukan hanya ujian bagi dirinya sendiri, tetapi juga ujian bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Jika sambutan yang diterima murni lahir dari rekam jejak dan kepercayaan publik, maka itu merupakan bagian normal dari demokrasi.
Namun jika pengaruh politik hanya bertahan karena jaringan patronase, kekuatan modal, atau glorifikasi figur, maka demokrasi Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar untuk membangun politik yang bertumpu pada gagasan, bukan pada individu.
Seorang mantan pemimpin boleh kembali berkeliling negeri. Itu hak politiknya sebagai warga negara.
Tetapi rakyat juga memiliki hak untuk menilai dengan jernih: apakah yang sedang mereka saksikan adalah pengabdian yang belum selesai, atau sekadar upaya mempertahankan pengaruh setelah kekuasaan berakhir.
Karena dalam demokrasi yang sehat, yang seharusnya diwariskan bukanlah nama besar seorang pemimpin, melainkan sistem yang membuat negara tetap berjalan baik tanpa bergantung pada siapa pun yang pernah berkuasa.
