TOMBAKOPINI: Emhape
Mimpi yang Kandas di Gerbang Kampus
Di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, publik dikejutkan oleh kabar puluhan ribu calon mahasiswa yang gagal melanjutkan pendidikan tinggi meskipun telah dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri.
Memang, Panitia SNPMB telah mengklarifikasi bahwa angka sekitar 60 ribu peserta yang tidak melakukan registrasi ulang bukan seluruhnya berasal dari jalur SNBP 2026, melainkan akumulasi dari berbagai jalur penerimaan perguruan tinggi negeri. Namun, terlepas dari perdebatan angka tersebut, substansi persoalannya tetap sama: puluhan ribu kursi pendidikan tinggi tidak terisi karena berbagai kendala yang dihadapi calon mahasiswa.
Fenomena ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Sebab setiap kursi kuliah yang kosong bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari mimpi anak bangsa yang terancam kandas.
UKT dan Biaya Kuliah Masih Menjadi Momok
Berbagai penjelasan muncul terkait penyebab calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang. Namun persoalan ekonomi dan biaya pendidikan tetap menjadi salah satu faktor yang paling sering disorot.
Ketua SNPMB sendiri mengakui bahwa sebagian kasus berkaitan dengan persoalan UKT dan pembiayaan pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang bergantung pada bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah.
Bagi keluarga kelas menengah ke bawah, lolos perguruan tinggi negeri ternyata belum tentu menjadi akhir perjuangan. Setelah pengumuman kelulusan, mereka masih harus menghadapi biaya UKT, biaya hidup, biaya kos, transportasi, buku, dan berbagai kebutuhan akademik lainnya.
Akibatnya, banyak siswa berprestasi yang akhirnya harus mengubur impian kuliahnya. Mereka kalah bukan karena kemampuan akademik, melainkan karena kondisi ekonomi.
Inilah bentuk ketidakadilan yang paling menyakitkan dalam dunia pendidikan.
Pendidikan Belum Menjadi Prioritas Utama
Konstitusi secara tegas menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Namun dalam praktik kebijakan, pendidikan sering kali kalah oleh program-program lain yang lebih populer secara politik.
Pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran sangat besar untuk berbagai program prioritas nasional. Di sisi lain, persoalan akses pendidikan tinggi masih terus menghantui jutaan keluarga Indonesia.
Pertanyaan yang layak diajukan adalah: jika negara mampu mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk berbagai program strategis, mengapa masih ada anak bangsa yang gagal kuliah karena alasan biaya?
Pendidikan seharusnya tidak diposisikan sebagai beban individu atau keluarga semata. Pendidikan adalah investasi negara yang hasilnya akan dinikmati seluruh bangsa dalam bentuk produktivitas ekonomi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bonus Demografi Terancam Menjadi Beban
Indonesia sedang memasuki era bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada titik tertinggi dalam sejarah bangsa.
Namun bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan.
Tanpa akses pendidikan yang memadai, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban sosial. Generasi muda yang gagal memperoleh pendidikan tinggi akan menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, sementara kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat.
Negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Sebaliknya, negara yang gagal membangun kualitas manusianya akan kehilangan momentum emas yang hanya datang sekali dalam sejarah.
Ketika Program Populis Lebih Mendapat Perhatian
Publik tidak menolak program-program bantuan pemerintah. Masyarakat tentu mendukung upaya peningkatan gizi anak maupun penguatan ekonomi desa.
Namun yang menjadi persoalan adalah keseimbangan prioritas.
Ketika akses pendidikan tinggi masih menjadi kemewahan bagi sebagian rakyat, pemerintah seharusnya lebih peka terhadap persoalan tersebut.
Sebab manfaat pendidikan tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi puluhan tahun ke depan.
Anak yang berhasil kuliah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Karena itu, setiap anak yang gagal kuliah akibat persoalan ekonomi sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi negara.
Negara Tidak Boleh Diam
Fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang tidak melanjutkan registrasi seharusnya menjadi bahan evaluasi nasional.
Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem UKT, mekanisme KIP Kuliah, validitas data penerima bantuan, serta efektivitas berbagai kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.
Tidak cukup hanya membantah angka atau memperdebatkan statistik.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan kesempatan kuliah karena faktor ekonomi.
Pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Ketika akses terhadap pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan individu, melainkan masa depan bangsa.
Menentukan Masa Depan Indonesia
Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari slogan, baliho, atau pidato politik.
Indonesia Emas hanya dapat diwujudkan melalui investasi besar-besaran pada kualitas manusia Indonesia.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari banyaknya proyek yang dibangun atau program yang diluncurkan.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak anak bangsa yang dapat mengakses pendidikan setinggi-tingginya tanpa terhalang kondisi ekonomi.
Jika masih ada puluhan ribu calon mahasiswa yang gagal memasuki bangku kuliah karena persoalan biaya, maka pertanyaan tentang prioritas negara tetap relevan untuk diajukan:
Di mana sebenarnya pendidikan ditempatkan dalam agenda pembangunan bangsa ini?
