TombakRakyat.com Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengerahkan 1.790 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau Pasukan Oranye untuk menangani sampah di 25 titik rawan banjir. Pengerahan ini dilakukan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026, periode yang secara historis kerap memicu genangan hingga banjir di Ibu Kota.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk memastikan saluran air tidak tersumbat sampah dan tetap berfungsi optimal. Namun, kebijakan ini kembali menegaskan satu persoalan lama: sampah masih menjadi variabel krusial yang berulang dalam siklus banjir Jakarta.
Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan bahwa pengerahan ribuan personel difokuskan pada titik-titik yang selama ini tercatat rawan terjadi penyumbatan drainase.
“Kami menyiagakan Pasukan Oranye di lokasi rawan banjir untuk memastikan tidak terjadi penumpukan sampah di saluran air, terutama menghadapi potensi curah hujan tinggi,” kata Asep.
Selain personel, DLH menyiapkan 101 unit truk pengangkut sampah, 116 unit alat berat, serta 15 perahu karet untuk mendukung pembersihan di wilayah yang berpotensi tergenang. Fasilitas pendukung lain juga disediakan, mulai dari 25 bus toilet hingga 48 toilet portabel untuk menunjang operasional petugas di lapangan.
Namun, pengerahan sumber daya dalam jumlah besar ini memunculkan pertanyaan lanjutan: mengapa persoalan sampah di saluran air masih menjadi pekerjaan berulang setiap musim hujan? Data DLH sendiri menunjukkan bahwa penyumbatan drainase akibat sampah kerap menjadi pemicu awal genangan, bahkan sebelum intensitas hujan mencapai level ekstrem.
Pengamat tata kota menilai pendekatan yang terlalu bertumpu pada pengerahan personel dan alat berat cenderung bersifat reaktif, bukan menyentuh akar persoalan. Tanpa perubahan signifikan pada perilaku masyarakat, pengawasan di hulu, serta sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan, banjir akibat sampah berpotensi terus berulang.
Di sisi lain, DLH DKI Jakarta mengakui bahwa kesiapsiagaan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa partisipasi publik. Pemerintah daerah kembali mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air, terutama di kawasan padat penduduk yang menjadi kontributor utama timbulan sampah harian.
Dengan menyiagakan ribuan Pasukan Oranye, Pemprov DKI Jakarta berupaya menutup celah darurat di lapangan. Namun, selama sampah masih menjadi “musuh musiman” setiap kali hujan datang, pengendalian banjir Jakarta tampaknya masih akan bertumpu pada tenaga manusia, bukan perubahan sistemik.
