WONOSOBO ,TOMBAK RAKYAT.COM –Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Wonosobo pada Jumat (26/6/2026).
Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk-spanduk bernada keras yang menuntut pembubaran program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Soroti Korupsi dan Efektivitas Program
Para pengunjuk rasa menilai program MBG sudah tidak relevan dan justru menjadi “sarang” praktik korupsi di tingkat nasional maupun daerah.
Isu korupsi dalam program MBG belakangan ini memang menjadi sorotan tajam setelah penetapan sejumlah tersangka dalam pengelolaan anggaran gizi tersebut.
“Kami menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis karena hanya membebani APBN dan sangat rawan disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ujar perwakilan massa dalam orasinya.
Massa juga mengkritik program tersebut karena dianggap mengabaikan kebutuhan mendasar lainnya seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah di wilayah Wonosobo.
Aspirasi Langsung ke Pemerintah Daerah
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian ini sempat memanas saat massa berusaha merapat ke pintu gerbang kantor bupati.Meskipun demikian, demonstrasi tetap berjalan tertib.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, beserta jajaran Forkopimda sempat menemui langsung para demonstran untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Selain penolakan terhadap MBG, Aliansi Wonosobo Melawan juga menyuarakan beberapa tuntutan lain, antara lain:
- Percepatan perbaikan jalan rusak kabupaten yang mencapai lebih dari 400 kilometer.
- Evaluasi kinerja BUMD dan transparansi anggaran daerah.
- Penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dinilai semakin mencekik ekonomi rakyat kecil.
Aksi berakhir dengan penyerahan petisi secara simbolis yang diharapkan dapat segera diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah pusat.
Massa mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka untuk mengevaluasi total atau menghentikan program MBG tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
