Jakarta,TombakRakyat.com_Keluarga LF, korban penembakan, mendesak pihak kepolisian dan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) agar memberikan keterbukaan informasi terkait proses penyelidikan kasus yang merenggut nyawa anggota keluarga mereka.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk harapan keluarga agar penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Nandes, yang mewakili suara keluarga korban, menegaskan bahwa pihaknya hanya menginginkan keterbukaan dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
“Kami hanya meminta keterbukaan dari pihak kepolisian dan Polairud. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar Nandes kepada wartawan.
Menurut keterangan yang disampaikan, keluarga menerima kabar duka mengenai peristiwa tersebut pada malam hari, sekitar pukul 19.30 WIB. Kabar itu menjadi pukulan berat bagi keluarga yang kini berharap mendapatkan kejelasan atas peristiwa yang menimpa LF.
Keluarga menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum dapat menjelaskan perkembangan penyelidikan, termasuk fakta-fakta yang telah ditemukan, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan tanpa mengganggu proses hukum.
Desakan keterbukaan ini bukan berarti keluarga menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi korban serta keluarganya.
Keluarga juga berharap setiap informasi yang berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut dapat ditelusuri secara menyeluruh, sehingga penyebab kejadian dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun Polairud mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut masih perlu dikonfirmasi.
KELUARGA MENUNGGU KEJELASAN
Kasus ini menjadi perhatian keluarga korban yang menginginkan proses penegakan hukum berjalan secara terbuka dan profesional. Mereka berharap tidak ada fakta penting yang terabaikan dan setiap perkembangan penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum.
