TOMBAKOPINI
Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos.
Hari ini kita cerita desa dulu, Bang. Tapi seperti biasa, sebelum cerita dimulai… seruput dulu kopinya. Biar kepala tidak terlalu tegang dan hati tetap adem. Kalau kopinya pahit, tidak apa-apa. Kadang hidup memang begitu: pahit sedikit, tapi tetap diminum juga.
Begini ceritanya.
Di sebuah pagi yang masih setengah mengantuk, suasana desa sebenarnya biasa saja. Ayam baru saja selesai rapat subuh, petani mulai mengecek sawah, dan warung kopi sudah membuka “sidang tidak resmi” para bapak-bapak. Di sana, kopi hitam mengepul, dan obrolan mengalir deras—dari harga pupuk, kabar panen, sampai politik yang kadang lebih pedas dari sambal terasi.
Tiba-tiba… ting! ponsel berbunyi.
Grup WhatsApp pendamping desa mendadak ramai. Biasanya grup itu tenang seperti kantor desa setelah jam pulang kerja. Tapi pagi itu berubah jadi seperti pasar pagi.
Pesan berdatangan:
“Serius ini?”
“Ada yang dapat info?”
“Kok nama saya tidak ada?”
Ada yang kirim emoji pusing, ada yang kirim tanda tanya tiga baris, dan ada juga yang cuma mengetik pendek: “Astaga…”.
Ternyata kabarnya cukup bikin kening berkerut: kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diperpanjang untuk sebagian orang.
Bagi yang belum akrab dengan istilahnya, TPP ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Mereka ini bisa dibilang “teman kerja desa”. Kalau desa itu ibarat kapal pembangunan yang sedang berlayar, maka TPP ini semacam navigator.
Mereka membantu membaca peta aturan, memastikan kapal tidak menabrak karang administrasi, dan sesekali mengingatkan kalau arah kapal mulai belok ke wilayah “laporan belum lengkap”.
Mulai dari urusan dana desa, laporan kegiatan, sampai mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan—semuanya sering bersentuhan dengan mereka. Pendek kata, mereka ini sering jadi jembatan antara aturan yang rapi di atas kertas dengan kenyataan di lapangan yang kadang… ya, tidak serapi kertas.
Nah, bayangkan kalau navigator tiba-tiba diminta turun dari kapal di tengah perjalanan.
Kapalnya mungkin tetap jalan. Tapi sesekali pasti ada momen nakhoda desa berhenti sebentar sambil garuk kepala:
“Ini arah pelabuhannya ke kiri… atau ke kanan ya?”
Masalahnya, banyak pendamping yang merasa kinerjanya baik-baik saja. Evaluasi tidak merah, laporan tidak berantakan, bahkan dikenal rajin turun ke desa. Tapi ketika daftar kontrak baru keluar… namanya justru tidak muncul.
Ibarat siswa yang rajin mengerjakan PR, ikut kerja bakti sekolah, bahkan kadang membantu guru mengangkat kursi. Eh, pas pengumuman kenaikan kelas… namanya tidak ada di daftar.
Ya jelas bingunglah.
Dari sinilah polemik mulai muncul. Banyak yang bertanya: sebenarnya indikator penilaiannya apa? Apakah ada sistem baru? Atau mungkin ada hal-hal yang belum dijelaskan secara terbuka?
Yang terdampak kabarnya bukan hanya satu dua orang, tapi ribuan pendamping di berbagai daerah. Dan angka ribuan itu bukan sekadar angka dingin seperti di laporan Excel.
Di balik setiap nama ada cerita. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Ada cicilan motor yang masih berjalan. Ada uang sekolah anak yang tidak bisa dibayar pakai “semangat pembangunan”.
Di sisi lain, beberapa pihak mulai meminta agar proses seleksi dan evaluasi ini lebih transparan. Bukan untuk mencari kambing hitam, tapi supaya semua orang paham bagaimana sistemnya bekerja.
Karena pada akhirnya, pembangunan desa itu bukan cuma soal angka anggaran atau dokumen program yang tebalnya bisa jadi bantal darurat.
Ada manusia yang bekerja di baliknya. Ada pendamping yang bertahun-tahun menyusuri jalan tanah, menghadiri rapat panjang yang kadang lebih lama dari sinetron, dan membantu masyarakat memahami aturan yang bisa bikin kepala berasap.
Jadi kalau hari ini para pendamping desa merasa bingung dengan sistem yang mengatur mereka, wajar kalau publik ikut bertanya.
Desa diminta maju. Program diminta rapi. Laporan diminta lengkap.
Tapi orang-orang yang mendampingi di lapangan malah merasa seperti sedang ikut kuis.
Bedanya, ini kuis yang pertanyaannya sulit… dan kunci jawabannya disimpan entah di laci siapa.
Karena itu, mungkin memang sudah waktunya kita duduk sebentar, tarik napas, lalu menyeruput kopi sekali lagi.
Bukan untuk mencari siapa yang salah.
Tapi supaya pembangunan desa tetap berjalan… tanpa membuat orang-orang yang bekerja di garis depan merasa seperti navigator kapal yang tiba-tiba disuruh turun… padahal lautnya masih luas dan ombaknya belum tentu ramah.
