TOMBAKOPINI: Emhape
Pemerintahan Prabowo–Gibran membuka tahun 2026 dengan sebuah “prestasi” yang sulit dirayakan: defisit APBN kuartal I menembus Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB. Angka ini bukan sekadar besar—ia melonjak 140,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam bahasa yang lebih jujur: negara membelanjakan jauh lebih cepat daripada kemampuannya menghasilkan pemasukan.
Pertumbuhan belanja negara yang mencapai 31,4% tampak seperti mesin yang dipaksa berlari tanpa rem. Sementara itu, pendapatan hanya tumbuh 10,5%—tertinggal jauh, seperti pelari yang dipaksa mengejar kendaraan yang sudah melaju kencang sejak awal. Selisih inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi defisit—dan defisit itu, pada akhirnya, harus ditutup dengan utang.
Defisit yang Dipercepat, Risiko yang Diperbesar
Defisit bukanlah dosa dalam ekonomi modern. Namun, defisit yang melonjak terlalu cepat adalah sinyal bahaya. Ia menunjukkan bahwa ekspansi fiskal tidak lagi sepenuhnya terkendali, atau lebih buruk lagi, tidak diimbangi dengan strategi peningkatan penerimaan yang kredibel.
Yang menjadi persoalan bukan hanya besarannya, tetapi momentumnya. Ketika defisit membengkak di awal tahun, ruang fiskal untuk sisa tahun menjadi sempit. Pemerintah seolah “menghabiskan bensin” di awal perjalanan, tanpa kepastian akan menemukan pom bensin berikutnya.
Pertanyaannya sederhana: apakah lonjakan belanja ini produktif? Jika ya, publik berhak melihat dampaknya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli. Jika tidak, maka ini hanyalah pemborosan yang ditunda dampaknya—yang suatu saat akan ditagihkan kepada rakyat dalam bentuk pajak lebih tinggi atau subsidi yang dipangkas.
Tembok Utang di Depan Mata
Masalah semakin kompleks ketika kita melihat profil utang. Tahun 2026 menghadirkan apa yang oleh analis disebut sebagai debt wall—tembok jatuh tempo utang. Nilainya tidak kecil: Rp833,96 triliun harus dibayar dalam satu tahun.
Ini bukan sekadar angka, melainkan tekanan simultan terhadap kas negara. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan klasik: membayar dengan kas (yang terbatas) atau melakukan refinancing (menarik utang baru untuk menutup utang lama). Opsi kedua sering kali menjadi jalan keluar, tetapi juga jebakan—karena memperpanjang siklus ketergantungan.
Dalam kondisi normal, refinancing adalah strategi yang wajar. Namun dalam situasi tekanan global, suku bunga tinggi, dan kepercayaan pasar yang fluktuatif, strategi ini berubah menjadi perjudian. Semakin mahal biaya utang baru, semakin berat beban APBN ke depan.
Rupiah: Alarm yang Tidak Bisa Diabaikan
Tekanan fiskal dan utang tidak berdiri sendiri. Pasar meresponsnya. Rupiah yang sempat menyentuh Rp17.305 per dolar AS pada April 2026 adalah cerminan nyata dari kekhawatiran tersebut.
Nilai tukar bukan sekadar angka di layar perdagangan; ia adalah indikator kepercayaan. Ketika rupiah melemah tajam, pesan yang disampaikan pasar jelas: ada ketidakpastian yang meningkat terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Pelemahan rupiah juga membawa efek berantai. Impor menjadi lebih mahal, inflasi berpotensi naik, dan beban pembayaran utang luar negeri meningkat. Dalam konteks APBN, ini berarti tekanan ganda: dari sisi belanja dan dari sisi pembiayaan.
Antara Keberanian dan Kecerobohan
Pemerintah mungkin akan berargumen bahwa percepatan belanja adalah bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bukan argumen yang sepenuhnya salah. Namun, keberanian fiskal tanpa disiplin adalah kecerobohan yang mahal.
Ekspansi belanja harus disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan prioritas yang jelas. Tanpa itu, publik hanya melihat angka besar tanpa memahami manfaatnya. Dan lebih buruk lagi, publik mulai meragukan apakah uang negara benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Siapa yang Akan Membayar
Pada akhirnya, setiap rupiah defisit hari ini adalah beban di masa depan. Ia bisa hadir dalam bentuk pajak yang lebih tinggi, pengurangan layanan publik, atau inflasi yang menggerus daya beli.
Narasi “program untuk rakyat” akan kehilangan makna jika pembiayaannya justru membebani rakyat itu sendiri di kemudian hari. Di sinilah pentingnya kejujuran fiskal—bahwa tidak ada makan siang gratis dalam kebijakan ekonomi.
Penutup: Rekor yang Perlu Dikoreksi, Bukan Dirayakan
Apa yang terjadi di awal 2026 seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar catatan statistik. Defisit yang melonjak, utang yang menumpuk, dan rupiah yang tertekan adalah tiga sinyal yang saling terhubung—membentuk satu narasi besar tentang rapuhnya keseimbangan fiskal.
Jika tidak segera dikoreksi, “rekor” ini bukan hanya akan bertahan, tetapi juga memburuk. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar angka di laporan keuangan negara, melainkan kepercayaan publik terhadap arah pengelolaan ekonomi nasional.
Pemerintah masih punya waktu untuk membalikkan keadaan. Tapi waktu, seperti halnya ruang fiskal, tidak tak terbatas.
