Jakarta timur,TombakRakyat.com_Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Jakarta Timur menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Refleksi 81 Tahun Indonesia Merdeka: September, Tragedi Bangsa, dan Krisis Arah Kebijakan Negara” di Gedung A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Minggu (13/9/2026).
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Akhrom Saleh, S.H., S.I.P., Komisi Utama/Ketua Fraksi? (sesuai keterangan pada poster); Alia Noerayu Laksono, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta; serta Aris Setiawan Yodi, M.I.P., Tenaga Ahli Gubernur DKI Jakarta. Kegiatan dipandu oleh Adinda Zahra selaku moderator dan menghadirkan Wira Pratama sebagai pemantik.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi mengenai berbagai persoalan kebangsaan, khususnya catatan sejarah tragedi September, kondisi ruang sipil, persoalan hak asasi manusia (HAM), tantangan generasi muda, hingga arah pembangunan dan kebijakan industri nasional.
Dalam dialog, peserta juga menyoroti pentingnya pembangunan nasional yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan karakter, penguatan demokrasi, serta keterlibatan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menentukan arah Indonesia ke depan.
Salah satu peserta, Mila Karmila, mahasiswa Universitas Terbuka sekaligus anggota PARFI, turut menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber dan moderator.
Mila mempertanyakan bagaimana pemerintah kota dapat memastikan agar arah kebijakan ekonomi nasional tidak mengesampingkan pembangunan karakter serta ruang demokrasi bagi generasi muda di tingkat daerah.
Ia kemudian mengajukan pertanyaan terkait pembelajaran dari berbagai tragedi yang terjadi pada bulan September.
> “Belajar dari sejarah kelam ‘September Tragedi Bangsa’, langkah konkret apa yang diambil pemerintah kota untuk merawat ruang dialog yang sehat agar perbedaan pandangan politik tidak berujung pada polarisasi di masyarakat?”
Selain persoalan ruang dialog dan polarisasi, Mila juga mempertanyakan posisi mahasiswa dalam proses pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
> “Sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, bagaimana pemerintah kota dapat melibatkan kami secara strategis dalam mengawal dan memberikan masukan kritis terhadap kebijakan daerah ke depan?”
Pertanyaan tersebut menggambarkan dorongan agar mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.
Dialog Kebangsaan EK-LMND Jakarta Timur pada akhirnya menjadi wadah pertukaran gagasan antara mahasiswa, aktivis, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda.
Keterlibatan anak muda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mengawal kebijakan publik dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan tetap menjadikan demokrasi, ruang sipil, dan penghormatan terhadap HAM sebagai bagian dari pembangunan bangsa.
