Oleh : M.Fathurahman
A.Opening
Di balik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal yang terlihat rapi, terselip dinamika rekayasa politik dan pergeseran paradigma pembangunan yang menarik untuk dicermati.
Setiap siklus lima tahunan, dengan bergantinya kepemimpinan, agenda prioritas daerah pun turut bergeser, mencerminkan visi politik dari kepala daerah yang sedang menjabat, ketimbang kebutuhan murni masyarakat di lapangan.
B.Paradigma Perencanaan yang Berubah
Secara normatif, perencanaan pembangunan daerah seharusnya bersifat teknokratis, partisipatif, dan berkelanjutan, mengacu pada data dan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah (musrenbang).
Namun, dalam praktiknya, paradigma pembangunan sering kali didikte oleh visi, misi, dan janji politik kepala daerah saat kampanye. Di Kabupaten Kendal, misalnya, fokus pembangunan dapat berpindah dari “Kendal Smart City” ke “Kendal Inclusive” atau “Sustainable Kendal” dalam periode yang berbeda, tergantung siapa yang memimpin.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa aspek politis memiliki bobot yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan.
C.Rekayasa Politik dalam Alokasi Anggaran
Rekayasa politik menjadi kian kentara saat usulan-usulan pembangunan dari masyarakat atau perangkat daerah harus diselaraskan dengan program unggulan bupati atau wakil bupati terpilih.
Alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai seringkali lebih diprioritaskan pada program-program yang memberikan quick wins politik atau visibilitas tinggi, daripada proyek-proyek fundamental yang mungkin kurang populer namun vital bagi keberlanjutan jangka panjang.
Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan di Kendal, di mana pembangunan infrastruktur jalan utama atau program kesejahteraan RT/RW mendapatkan porsi besar, sementara isu-isu lain seperti optimalisasi pelayanan dasar atau reformasi birokrasi masih dinilai belum optimal.
Proses penentuan skala prioritas ini, meski dibungkus dalam rapat paripurna dan forum resmi, pada dasarnya adalah hasil dari negosiasi dan kekuatan politik di antara eksekutif dan legislatif daerah.
D.Tantangan Partisipasi Publik
Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan seringkali hanya sebatas formalitas, sebagai syarat administratif belaka.
Suara masyarakat di tingkat desa atau kecamatan bisa tereduksi atau bahkan tersingkir saat berhadapan dengan agenda politik yang lebih besar.
Penting bagi masyarakat Kendal, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil untuk terus mengawal proses ini, memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif, bukan sekadar instrumen legitimasi politik.
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk meminimalkan rekayasa politik yang berpotensi mengorbankan pembangunan berkelanjutan.
