TombakRakyat.com, – Purworejo – Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) bekerja sama dengan LPK Momiji Gakeun Banyu Putih memfasilitasi Program Magang/Kerja ke Jepang dengan konsep 100 persen dana talangan. Program ini diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi desa.
Kegiatan sosialisasi dan pemaparan program tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 11 Januari 2026, bertempat di Desa Kunir, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tepatnya di rumah Kepala Desa Kunir, Supono. Acara ini dihadiri para calon peserta magang serta sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Butuh dan sekitarnya.
Kepala Desa Kunir, Supono, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk menghimpun para kepala desa guna melakukan sosialisasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan Posbakumdes. Sosialisasi tersebut mencakup pengenalan peran paralegal Posbakumdes serta pemaparan program magang kerja ke Jepang dengan skema dana talangan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat desa tanpa terkendala biaya awal.
“Kurang lebih ada 12 desa yang hadir, sekaligus menghadirkan calon peserta magang ke Jepang dari masing-masing desa. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Posbakumdes atas perhatian dan terjalinnya kerja sama ini,” ujar Supono.
Sementara itu, Edi Prastio, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Posbakumdes, menegaskan bahwa Posbakumdes tidak hanya berfokus pada pendampingan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program-program strategis yang legal dan terukur.
“Posbakumdes hadir untuk memastikan bahwa program magang ke Jepang ini berjalan sesuai aturan hukum, aman, dan tidak memberatkan peserta. Dengan skema 100 persen dana talangan, pemuda-pemudi desa tidak lagi terhambat persoalan biaya awal, sekaligus tetap mendapatkan pendampingan hukum dan administratif sejak proses awal hingga keberangkatan,” tegas Edi Prastio.
Menurutnya, kolaborasi antara Posbakumdes, pemerintah desa, dan LPK merupakan bentuk sinergi nyata dalam membuka akses kerja internasional yang legal, transparan, dan bertanggung jawab, serta sebagai langkah pencegahan terhadap praktik penyaluran tenaga kerja nonprosedural yang berpotensi merugikan masyarakat.
Wicaksono (21th) Salah satu calon peserta magang, yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya program magang ke Jepang dengan skema dana talangan ini. Ia menilai program tersebut memberikan harapan baru bagi pemuda desa yang memiliki keinginan bekerja ke luar negeri namun terkendala biaya.
“Program ini sangat membantu kami sebagai pemuda desa. Selama ini keinginan bekerja ke Jepang ada, tetapi terkendala biaya awal yang besar. Dengan adanya dana talangan dan pendampingan dari Posbakumdes, kami merasa lebih yakin, aman, dan berani untuk mengikuti prosesnya,” ungkap Wicaksono.
Sementara Amalia Febrianti juga berharap program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi pemuda desa lainnya. “Semoga program ini benar-benar bisa membuka jalan kami untuk bekerja secara legal di Jepang dan meningkatkan ekonomi keluarga,” Ujar Amalia.
Adapun desa-desa yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Desa Kedungmulyo, Panggelangu, Klepu, Langenrejo, Tanjunganom, Kedungsari, Kedungagung, Kunirrejo Kulon, Kunir, Tegalgondo, dan Tamansari, dll.
Lebih lanjut disampaikan, sebagai tahap awal persiapan, pelatihan bahasa Jepang direncanakan akan dilaksanakan di rumah Kepala Desa Kunir dan mulai berjalan pada 15 Januari 2026. Saat ini telah terdata sekitar 15 hingga 20 peserta, dengan sistem pembelajaran yang dibatasi maksimal 20 peserta per kelas agar proses pelatihan berjalan optimal.
“Untuk fasilitas pendidikan, insyaallah telah disiapkan secara lengkap guna menunjang kenyamanan dan efektivitas proses belajar,” pungkas Supono.
Melalui kerja sama ini, Posbakumdes berperan sebagai fasilitator dan pendamping, sementara LPK Momiji Gakeun Banyu Putih bertanggung jawab pada pelatihan, administrasi, serta penyaluran peserta ke Jepang. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta menjadi model kolaborasi antar desa yang berkelanjutan.
