1 Surat Siswa SMK yang Mengajari Negara Tentang Prioritas
TOMBAKOPINI: Emhape
Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai wajah baru kepedulian negara, sebuah surat dari seorang pelajar justru menampar logika kebijakan itu sendiri.
Surat itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penulisnya bukan ekonom. Bukan politisi. Bukan pengamat kebijakan publik.
Ia hanya seorang pelajar kelas XI dari Kudus: Muhammad Rafif Arsya Maulidi.
Namun dari tangannya, lahir satu pertanyaan yang gagal dijawab negara:
Mengapa negara begitu serius memberi makan siswa, tapi tidak cukup serius menyejahterakan guru?
MBG: ANTARA KEBUTUHAN ATAU PANGGUNG POLITIK?
Program MBG berdiri di atas narasi besar: mengatasi stunting, meningkatkan kualitas generasi, dan menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat kecil.
Namun di balik itu, ada pertanyaan yang jarang disentuh:
Berapa total anggaran MBG secara nasional?
Siapa pelaksana teknis di lapangan?
Siapa yang mengawasi distribusi dan kualitasnya?
Dan yang paling penting: apakah ini prioritas paling mendesak dibanding kesejahteraan guru?
Rafif, dengan kalkulasi sederhana, menghitung jatahnya sendiri:
Rp. 6.750.000 untuk 18 bulan.
Angka kecil di mata negara.
Tapi angka yang cukup untuk membuka kebohongan besar:
Negara tahu cara menghitung perut siswa, tapi gagal menghitung martabat guru.
INVESTIGASI SUNYI: KETIKA ANGGARAN BESAR TAK MENYENTUH AKAR MASALAH
Mari kita jujur.
Masalah pendidikan di Indonesia bukan pada siswa yang tidak makan.
Masalah utamanya ada pada:
Guru honorer dengan gaji di bawah standar
Ketimpangan kesejahteraan antar daerah
Beban administratif yang menumpuk
Minimnya perlindungan dan penghargaan profesi
Namun negara justru memilih jalur yang paling “terlihat”:
Memberi makan
Membagi bantuan
Membuat program yang mudah dipotret dan dipublikasikan
Karena yang terlihat, lebih mudah dijual.
Sementara yang mendasar—seperti kesejahteraan guru—tidak menghasilkan panggung politik instan.
SATU SISWA BERKORBAN, ELITE NEGARA DI MANA?
Di sinilah ironi paling telanjang.
Seorang siswa dari keluarga buruh:
Menolak jatah bantuan negara
Mengalihkan haknya untuk guru
Mengajak pelajar lain melakukan hal serupa
Pertanyaannya:
Apa yang dikorbankan oleh para pejabat?
Apakah ada:
Pemotongan anggaran perjalanan dinas?
Pengurangan fasilitas pejabat?
Transparansi penuh penggunaan dana MBG?
Atau justru yang terjadi sebaliknya:
Proyek baru bermunculan
Rantai distribusi membuka celah rente
Elite menikmati program, rakyat hanya menerima sisa narasi
Jika seorang pelajar mampu berpikir tentang keadilan distribusi,
lalu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para elite?
BGN DAN JEJARING KEKUASAAN: SIAPA DIUNTUNGKAN?
Program sebesar MBG tidak mungkin berjalan tanpa struktur besar di belakangnya.
Pertanyaan investigatif yang layak diajukan:
Siapa vendor penyedia bahan makanan?
Bagaimana mekanisme penunjukan?
Apakah ada keterlibatan kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan?
Siapa yang mengontrol aliran anggaran dari pusat ke daerah?
Dalam setiap proyek besar negara, selalu ada dua kemungkinan:
Program berjalan murni untuk rakyat
Program menjadi ladang baru bagi jejaring kekuasaan
Dan sejarah menunjukkan, pilihan kedua seringkali lebih dominan.
1 SURAT RAFIF: DARI EMPATI MENJADI ANCAMAN NARASI
Yang berbahaya dari surat ini bukan isinya.
Tapi potensinya.
Jika satu Rafif menjadi seribu, lalu sejuta:
Narasi keberhasilan MBG bisa runtuh
Tekanan publik terhadap kesejahteraan guru meningkat
Kepercayaan terhadap prioritas negara mulai dipertanyakan
Ini bukan lagi soal satu surat.
Ini soal retaknya legitimasi moral kebijakan publik.
NEGARA DI UJUNG PERTANYAAN
Rafif telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara:
Menghitung
Memilih prioritas
Berpihak
Kini giliran negara menjawab.
Apakah negara akan:
Tetap berjalan dengan logika populisme anggaran?
Atau mulai menyentuh akar persoalan pendidikan?
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak siswa yang diberi makan.
Sejarah akan mencatat:
Apakah negara benar-benar menghargai orang yang mengajarkan mereka berpikir.
PENUTUP: TAMAN PENDIDIKAN ATAU PANGGUNG KEKUASAAN?
Surat Rafif adalah cermin.
Dan seperti semua cermin, ia tidak pernah berbohong.
Yang dipertanyakan sekarang bukan keberanian seorang siswa,
melainkan keberanian negara untuk melihat dirinya sendiri.
Jika negara kalah oleh kejujuran seorang pelajar,
maka yang perlu diperbaiki bukan kebijakan—
melainkan nurani kekuasaan itu sendiri.
