Joesuf Koe: Nusa Tenggara Timur Butuh Eksekutor Pemberantasan Korupsi, Bukan Sekadar Pegiat Sosial Media
KUPANG, TOMBAKRAKYAT.com — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka babak baru bagi institusi kepolisian. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), pergantian tersebut juga diikuti perubahan kepemimpinan di tingkat Polda NTT.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada Kamis, 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sehari kemudian, Kapolri melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi, termasuk pergantian Kapolda NTT.
Posisi Kapolda NTT selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Korps Brimob Polri. Ia menggantikan Irjen Pol. Rudi Darmoko yang mendapat penugasan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.
Bagi Ketua Forum Guru NTT, Jusup KoeHoea, S.Pd., CPA (JK), pergantian tersebut bukan sekadar rotasi jabatan. Momentum itu, menurutnya, harus menjadi kesempatan untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Selamat dan sukses kepada Bapak Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri yang baru. Bagi NTT, pergantian Kapolri ini juga membawa bonus dengan hadirnya Kapolda baru. Kami berharap momentum ini menjadi awal baru bagi penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ujar Jusup.
NTT Butuh Eksekutor Pemberantasan Korupsi
Jusup mengatakan NTT merupakan provinsi kepulauan dengan keragaman suku, bahasa, budaya dan agama. Pergantian kepemimpinan di Polda NTT pun telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan latar belakang pimpinan yang beragam.
Namun, menurut dia, pergantian pimpinan kepolisian harus diikuti dengan kemampuan membaca persoalan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu persoalan tersebut adalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS NTT, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 17,50 persen, atau sekitar 1,03 juta orang. Persentase kemiskinan di wilayah perdesaan bahkan mencapai 21,48 persen.
Dalam kondisi tersebut, Jusup berharap kepemimpinan Kapolda baru tidak berhenti pada kegiatan sosial dan pendekatan kemasyarakatan. Menurutnya, fungsi penegakan hukum juga harus menjadi perhatian utama, terutama terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang didukung bukti dan memenuhi ketentuan hukum.
“NTT membutuhkan eksekutor pemberantasan korupsi, bukan sekadar pegiat sosial. Kegiatan sosial tentu penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum. Kalau ada dugaan korupsi dan ditemukan bukti yang cukup, harus diproses secara profesional, transparan dan sesuai hukum,” tegas Jusup.
Ia menilai penyalahgunaan anggaran publik, apabila benar-benar terbukti melalui proses hukum, dapat mengurangi manfaat pembangunan yang semestinya diterima masyarakat.
Meski demikian, Jusup menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan berdasarkan tuduhan semata.
Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan bukti, prosedur hukum, transparansi dan asas praduga tak bersalah.
Jangan Hanya Melihat NTT dari Kota Kupang
Jusup juga berharap Kapolda NTT yang baru membangun komunikasi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, akademisi, guru, mahasiswa, pemuda hingga organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, karakter NTT sebagai provinsi kepulauan membuat kehadiran aparat penegak hukum tidak boleh hanya terasa di pusat pemerintahan.
“Kami berharap Bapak Kapolda melihat NTT secara utuh. Jangan hanya melihat NTT dari Kota Kupang. Ada masyarakat di pulau-pulau, daerah perbatasan dan pelosok yang juga membutuhkan kehadiran negara, perlindungan dan kepastian hukum,” katanya.
Bagi Jusup, kehadiran aparat kepolisian di wilayah terpencil bukan hanya persoalan keamanan. Lebih dari itu, kehadiran tersebut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan, perlindungan hukum dan rasa keadilan.
Ia berharap kepemimpinan baru Polda NTT mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui kerja nyata dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung.
Hari Kesaktian Pancasila dan Harapan Perubahan
Jusup juga mengaitkan pergantian kepemimpinan Polri dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Menurutnya, Pancasila tidak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan. Nilai-nilai Pancasila, kata dia, harus tercermin dalam penyelenggaraan negara, termasuk melalui penegakan hukum yang adil, perlindungan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.
“Masih dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, kami berharap Kapolri dan Kapolda NTT yang baru benar-benar menjadi pemimpin yang amanah, yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Semoga keduanya menjadi utusan Tuhan untuk menjalankan tugas pengabdian di negeri ini,” ujar Jusup.
Ia berharap kepemimpinan baru Polri memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, status sosial maupun latar belakang.
Selamat Datang di Bumi Flobamora
Forum Guru NTT juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kapolda NTT yang baru, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.
“Selamat datang di Bumi Flobamora, Bapak Irjen Pol. Reza Arief Dewanto. Selamat bertugas sebagai Kapolda NTT. Semoga setiap langkah pengabdian Bapak senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan dan keberanian untuk menjaga, melindungi serta melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur,” kata Jusup.
Ucapan selamat juga disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang baru mengemban amanah sebagai pimpinan tertinggi Polri.
“Selamat bertugas kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semoga kepemimpinan Bapak membawa Polri semakin dekat dengan rakyat, semakin kuat dalam penegakan hukum, dan semakin dipercaya masyarakat,” lanjutnya.
Jusup berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Polri tidak sekadar menjadi pergantian nama dan jabatan, tetapi benar-benar menjadi momentum perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan janji yang berlebihan. Kami membutuhkan kerja nyata. Jika ada korupsi, tegakkan hukum. Jika masyarakat membutuhkan perlindungan, hadirkan polisi. Jika rakyat membutuhkan keadilan, pastikan hukum berdiri tegak. Semoga Kapolri dan Kapolda NTT yang baru benar-benar menjadi utusan Tuhan untuk mengabdi kepada bangsa dan masyarakat,” pungkas Jusup KoeHoea.
