Serangan teror terhadap seorang pembela HAM sejatinya adalah serangan langsung terhadap ruang demokrasi. Ketika seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak publik justru diteror secara brutal di bulan suci Ramadhan, peristiwa itu bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan alarm keras yang mengingatkan kita pada bayang-bayang rezim yang terasa lebih jahiliah daripada Orde Baru. Rezim penguasa dengan tangan yang tak bersih dari catatan pelanggaran HAM hanya akan menyeret negeri ini semakin terpuruk; sementara di saat yang sama, banyak tokoh dan ulama memilih diam—seolah kezaliman yang terjadi di depan mata bukan lagi sesuatu yang layak disuarakan.
TOMBAKOPINI: Kritikaputri
Ada satu hukum tidak tertulis dalam politik kekuasaan: ketika rezim mulai kehabisan argumen, biasanya yang berbicara bukan lagi logika—melainkan kekerasan.
Kritik tidak lagi dijawab dengan debat.
Aktivis tidak lagi dilawan dengan data.
Mereka cukup diteror.
Serangan brutal terhadap seorang pembela HAM di bulan Ramadhan bukan sekadar kriminalitas jalanan yang kebetulan lewat. Terlalu simbolik. Terlalu politis. Terlalu tepat sasaran untuk disebut insiden biasa.
Seorang aktivis yang selama ini konsisten mengingatkan negara tentang pelanggaran hak asasi manusia tiba-tiba disiram teror secara brutal.
Pesannya sederhana dan mudah dibaca:
di republik ini, terlalu keras mengkritik kekuasaan bisa berbahaya.
Demokrasi Versi Brosur Pemerintah
Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi yang membanggakan.
Pemilu rutin digelar.
Pidato kenegaraan penuh kata “rakyat”.
Pejabat gemar mengutip Pancasila dan konstitusi.
Tetapi di balik panggung demokrasi yang dipoles rapi itu, kenyataannya sering lebih menyerupai sandiwara politik.
Aktivis diintimidasi.
Jurnalis ditekan.
Akademisi dicurigai
Dan negara selalu memiliki cara paling klasik untuk menjelaskan semuanya: “kita tunggu proses hukum.”
Kalimat itu terdengar bijak.
Tetapi dalam praktiknya sering berarti satu hal: tunggu sampai publik lupa.
Warisan Politik Ketakutan
Rezim boleh berganti wajah.
Tetapi metode kekuasaan sering tetap sama.
Pada masa lalu, kita mengenal bagaimana teror digunakan untuk menjaga stabilitas politik. Tidak semua kritik perlu dibungkam secara massal.
Cukup satu orang dipukul keras.
Sisanya akan belajar diam.
Politik ketakutan selalu efisien.
Ia murah, efektif, dan tidak membutuhkan banyak penjelasan di televisi nasional.
Ramadhan yang Kehilangan Rasa Malu
Yang membuat tragedi ini terasa lebih ironis adalah waktunya.
Ramadhan.
Bulan ketika para pejabat rajin mengutip ayat tentang kesabaran, keadilan, dan kemanusiaan.
Bulan ketika baliho-baliho religius memenuhi jalanan.
Tetapi di balik retorika religius itu, seorang pembela HAM justru disiram teror.
Seolah-olah bahkan bulan suci pun tidak cukup sakral untuk menghentikan politik kekerasan.
Dan seperti biasa, negara tampil dengan reaksi yang sangat dikenal publik:
terkejut, prihatin, lalu perlahan menghilang dari ingatan.
Diamnya Para Penjaga Moral
Yang lebih menyakitkan adalah reaksi sebagian elite bangsa.
Banyak yang memilih posisi paling aman dalam sejarah: diam.
Para tokoh agama sibuk berbicara tentang kesabaran di mimbar.
Para politisi sibuk menghitung koalisi kekuasaan.
Para pejabat sibuk merangkai kalimat belasungkawa yang terdengar rapi tetapi kosong.
Padahal ketika seorang pembela HAM diserang, yang sebenarnya dipukul bukan hanya satu orang.
Yang dipukul adalah demokrasi itu sendiri.
Rezim yang Sensitif pada Kritik
Pemerintahan Jokowi sering membanggakan stabilitas.
Kini kekuasaan beralih kepada Prabowo dengan janji melanjutkan pembangunan dan menjaga ketertiban.
Tetapi ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari:
mengapa di negeri yang katanya stabil ini, suara kritis justru semakin sering menghadapi intimidasi?
Negara yang percaya diri tidak takut pada aktivis.
Negara yang bersih tidak alergi pada kritik.
Yang biasanya gelisah adalah kekuasaan yang penuh konflik internal, penuh warisan pelanggaran HAM, dan penuh rahasia yang tidak ingin dibuka.
Karena kebenaran punya kebiasaan buruk:
ia membuka tirai.
Dan bagi kekuasaan yang berdiri di atas pencitraan, tirai yang terbuka bisa sangat berbahaya.
Ketika Negara Lebih Cepat Melindungi Citra daripada Warga
Di republik ini, negara sering bergerak sangat cepat ketika citra kekuasaan terancam.
Kritik di media sosial bisa dilacak dalam hitungan jam.
Poster satire bisa diproses hukum dengan cepat.
Tetapi ketika aktivis diserang secara brutal, proses hukum sering berjalan dengan kecepatan yang jauh lebih santai.
Penyelidikan dimulai.
Tim dibentuk.
Janji diumumkan.
Lalu waktu berjalan.
Dan kasus perlahan tenggelam di antara berita baru.
Alarm untuk Demokrasi
Serangan terhadap pembela HAM bukan sekadar kriminalitas individual.
Ia sering menjadi sinyal bahwa demokrasi sedang memasuki fase yang berbahaya: normalisasi teror terhadap kritik.
Hari ini aktivis diserang.
Besok jurnalis diintimidasi.
Lusa akademisi dicurigai.
Dan pada akhirnya masyarakat belajar satu pelajaran paling berbahaya bagi demokrasi:
lebih aman untuk diam.
Republik yang Lupa Siapa Pemilik Kekuasaan
Jika kasus ini kembali berakhir tanpa kejelasan, maka pesan yang sampai kepada publik sangat jelas.
Siapa pun yang terlalu keras melawan kekuasaan harus siap menghadapi risiko.
Dan ketika pesan itu diterima sebagai kenyataan, republik ini tidak sedang bergerak menuju demokrasi yang matang.
Ia sedang perlahan kembali ke lorong lama yang pernah kita kenal terlalu baik.
Lorong di mana kekuasaan berada di atas hukum.
Lorong di mana kritik dianggap ancaman.
Dan lorong di mana rakyat akhirnya belajar satu hal yang paling berbahaya bagi republik:
diam adalah cara paling aman untuk bertahan hidup.
Padahal dalam demokrasi yang sehat seharusnya berlaku sebaliknya.
Bukan rakyat yang takut pada kekuasaan.
Tetapi kekuasaan yang takut pada rakyatnya sendiri.
