INDRAMAYU – TombakRakyat.com Menanggapi narasi yang berkembang yang seolah-olah menempatkan Bupati Lucky Hakim sebagai pihak yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), kami perlu menyampaikan klarifikasi atas fakta yang terjadi di lapangan.
Aksi yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah “drama” ataupun tindakan tanpa dasar. Aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi nyata dari kegelisahan dan keputusasaan masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman langsung terhadap sumber penghidupan mereka, menyusul kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) budidaya nila yang berpotensi menggeser dan merampas ruang hidup rakyat kecil.
Sejak awal, masyarakat hadir dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. Namun, sangat disayangkan, Bupati Lucky Hakim tidak menemui massa aksi dan tetap berada di dalam Pendopo. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat yang telah datang dengan harapan mendapatkan ruang dialog.
Kami menegaskan bahwa apabila sejak awal pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan bersedia menerima audiensi, situasi tidak akan berkembang seperti yang terjadi. Aksi tersebut pada dasarnya dirancang sebagai aksi damai. Namun, absennya respons dari pimpinan daerah memicu akumulasi kekecewaan yang kemudian melahirkan luapan emosi yang sebenarnya dapat dihindari.
Lebih lanjut, kebijakan PSN budidaya nila yang dijalankan tidak mencerminkan semangat visi “REANG” yang mengedepankan ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, kebijakan ini justru berpotensi mengalihkan sumber penghidupan masyarakat kepada kepentingan korporasi dan BUMN, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Kami menolak secara tegas upaya pembentukan opini yang membalikkan fakta dengan memposisikan pemerintah sebagai korban, sementara akar persoalan sesungguhnya adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Indramayu.
KOMPI tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui cara-cara konstitusional, damai, dan bermartabat. Namun, kami juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk hadir, mendengar, serta melindungi rakyat—bukan menghindar dari persoalan.
Kami mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara objektif dan berkeadilan. Jangan biarkan suara masyarakat kecil tereduksi oleh narasi yang menyesatkan. Dialog terbuka, transparansi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat adalah kunci penyelesaian yang adil dan bermartabat.
H. Darsam
Ketua Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI)
