Muhamad Heru Priono
Gelontoran dana desa seharusnya menjadi angin segar bagi pembangunan di tingkat akar rumput. Namun, alih-alih membawa perubahan signifikan, yang terjadi justru ironi.
Seiring dengan itu, hadir pula lembaga-lembaga desa yang seharusnya menjadi pilar penyangga kemajuan. Namun, tak jarang kita mendengar keluh kesah tentang kinerja lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang dirasa tidak optimal menjalankan peran dan fungsinya.
BPD, sebagai representasi suara rakyat, memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Idealnya, BPD menjadi mitra strategis kepala desa dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat. Namun, dalam praktiknya, tak jarang kita melihat BPD yang pasif, bahkan terkesan hanya menjadi stempel pengesahan kebijakan kepala desa.
LPMD, di sisi lain, memiliki tugas mulia untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. LPMD seharusnya menjadi motor penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sayangnya, tak sedikit LPMD yang kurang inovatif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Alih-alih memberdayakan, LPMD justru terkesan menjadi wadah bagi kepentingan kelompok tertentu.
Mirisnya, kondisi ini diperparah dengan keberadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang seolah tak memberikan dampak nyata. Keberadaan PLD, yang seharusnya menjadi fasilitator, membantu masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta memberikan konsultasi dan saran kepada masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa, tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. PLD cenderung menjadi motivator, fasilitator dan konsultan proyek pembangunan fisik infrastruktur desa.
Dengan gaji yang tidak sedikit, kontribusi mereka seringkali tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Banyak pendamping desa yang kurang kompeten, kurang memiliki pemahaman tentang kondisi lokal, dan kurang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa BPD, LPMD, dan PLD yang dibiayai oleh uang rakyat ini tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan desa? Apakah karena kurangnya pengawasan, kurangnya kompetensi, atau justru ada indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang?
Pemerintah pusat dan daerah harusnya segera bertindak tegas untuk mengatasi masalah ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPD, LPMD, dan PLD harus segera dilakukan. Jika terbukti ada indikasi penyimpangan, tindakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota BPD dan LPMD juga sangat penting. Pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan harus benar benar diberikan agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jangan sampai peningkatan kapasitas lembaga desa hanya rangkaian tulisan yang mempertegas laporan fiktif penggunaan dana desa. Tanpa sanksi apa apa?
Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci utama. Masyarakat harus berani mengkritisi dan memberikan masukan yang konstruktif kepada BPD, LPMD, dan PLD. Dengan begitu, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
Jangan biarkan uang rakyat terbuang sia-sia. Pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. BPD, LPMD, dan PLD harus menjadi agen perubahan yang membawa desa menuju kemajuan dan kesejahteraan. Jika tidak, ironi ini akan terus berlanjut, desa mandiri dan sejahtera hanya menjadi catatan pencapaian kebanggaan tanpa makna. Faktanya di masyarakat hanya ilusi belaka.
Apapun penyebabnya, satu hal yang pasti, rakyat merasa kecewa. Mereka berharap lebih dari sekadar janji-janji manis. Mereka ingin melihat lembaga-lembaga desa benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka.
Tentu, tidak semua BPD dan LPMD seperti itu. Ada juga yang berdedikasi dan berprestasi. Namun, kasus-kasus yang kurang optimal ini menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi.
Pemerintah daerah, sebagai pihak yang berwenang, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga-lembaga desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan peningkatan anggaran adalah beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus berani memberikan masukan dan kritik yang konstruktif kepada lembaga-lembaga desa. Dengan begitu, lembaga-lembaga desa akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.
Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera. Lembaga-lembaga desa harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Rakyat pun harus aktif mengawal dan mengawasi kinerja lembaga-lembaga desa. Dengan begitu, harapan akan desa yang lebih baik bukan hanya ilusi.
