TOMBAKOPINI:Kritikaputri
Rp1,2 triliun. Bukan angka kecil. Ini bukan sekadar deretan nol—ini adalah uang publik, uang yang dikumpulkan dari keringat rakyat, dari pajak yang seringkali dipungut tanpa kompromi.
Statusnya? ……… Selesai.
Realisasinya?….. Rp0.
Vendor? …………..Tidak diketahui.
Dan ini bukan cerita warung kopi. Ini muncul di sistem resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah—lembaga yang seharusnya menjadi etalase transparansi pengadaan negara.
Dua proyek raksasa milik Badan Gizi Nasional berdiri megah… setidaknya di atas kertas:
Managed Service IT & IoT (± Rp665,4 miliar)
Sistem Informasi Pemenuhan Gizi (± Rp600 miliar)
Total : Rp1,2 triliun
Metode : Penunjukan Langsung
Status : Selesai
Tapi pertanyaannya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk proyek sebesar ini:
Siapa yang mengerjakan?
Di dalam sistem:
Nama perusahaan: kosong
NPWP : kosong
Alamat : kosong
Realisasi anggaran: nol rupiah
Kosong. Hampa. Seperti proyek ini mungkin hanya eksis di dunia paralel—tempat di mana laporan selesai tanpa pekerjaan, dan anggaran berjalan tanpa jejak.
Mari kita pakai logika paling dasar.
Kalau proyek ini benar selesai,
kenapa tidak ada pelaku?
Kalau proyek ini belum selesai,
kenapa statusnya sudah ditutup rapi?
Atau jangan-jangan, “selesai” di sini bukan berarti pekerjaan rampung—melainkan sekadar administrasi yang berhasil menutup dirinya sendiri?
Yang lebih ironis, sistem yang diduga lahir dari proyek ratusan miliar ini justru menunjukkan gejala klasik:
error di sana-sini, data kosong, dan performa yang lebih mirip proyek uji coba mahasiswa daripada hasil investasi triliunan.
Ini seperti membeli pesawat, tapi yang datang cuma brosurnya.
Atau membangun rumah megah, tapi yang berdiri hanya papan nama proyek.
Masalahnya ini bukan soal IT.
Bukan sekadar server, aplikasi, atau dashboard yang cantik.
Ini soal akuntabilitas.
Soal kepercayaan publik yang terus digerus diam-diam.
Soal bagaimana uang rakyat bisa berubah menjadi angka tanpa wujud.
Karena transparansi hari ini tampaknya telah direduksi:
asal data tampil, dianggap selesai.
Padahal transparansi bukan sekadar “ditampilkan”.
Transparansi itu harus masuk akal.
Jika Rp1,2 triliun hanya hidup di dashboard,
sementara manfaatnya tidak pernah benar-benar mendarat di lapangan—
maka publik tidak hanya berhak bertanya.
Publik wajib curiga.
Ini bukan lagi soal kelalaian teknis.
Ini sudah masuk wilayah yang lebih serius:
antara ketidaksengajaan yang fatal, atau kesengajaan yang disamarkan.
Karena pada akhirnya, kita harus jujur pada satu hal:
Negara bisa saja mengklaim “semua selesai”.
Sistem bisa saja menampilkan status “tuntas”.
Tapi di mata publik, satu pertanyaan tetap menggantung:
Yang selesai itu proyeknya… atau akal sehat kita yang perlahan dipaksa menyerah?
