“MBG tak lagi soal gizi anak, melainkan soal bagaimana uang publik dipertaruhkan untuk membiayai ilusi kebijakan mahal”
TOMBAKOPINI : Emhape
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan lagi soal gizi anak. Ia telah berubah menjadi simbol kegagalan negara membaca realitas, sekaligus contoh bagaimana uang publik diperlakukan serampangan atas nama kebijakan populis.
Anggaran MBG 2026 ditetapkan Rp335 triliun, dihitung dengan asumsi 360 hari pemberian makan. Ini bukan kekeliruan kecil—ini kesalahan fatal. Sekolah di Indonesia tidak berjalan 360 hari. Hari efektif belajar hanya sekitar 190 hari. Fakta ini diketahui semua guru, kepala sekolah, bahkan orang tua. Anehnya, justru diabaikan oleh para perancang kebijakan.
Gurubesar Fakultas Ekonomikal dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. R. Agus Sartono, telah menunjukkan bahwa jika dihitung sesuai hari efektif, kebutuhan riil MBG hanya sekitar Rp157 triliun. Maka muncul pertanyaan mendasar: ke mana sisa lebih dari Rp100 triliun itu akan diarahkan? Untuk anak sekolah, atau untuk menutup ambisi politik?
Negara Memaksakan Anggaran, Bukan Manfaat
Alih-alih mengakui kesalahan desain, pemerintah memilih jalan pintas: memberi makanan saat anak tidak sekolah. Makanan kering dibagikan saat libur, pengambilan dua mingguan, distribusi administratif yang rapi di atas kertas—namun kosong makna di lapangan. Ini bukan solusi, ini akal-akalan penyerapan anggaran. Negara seolah lebih takut dana tak terserap daripada manfaat tak sampai. Orang tua dibebani logistik, anak kehilangan konteks pembinaan gizi di sekolah, dan pengawasan publik makin sulit dilakukan.
Pendidikan Dikorbankan atas Nama Gizi
Yang paling berbahaya, Rp223,6 triliun MBG diambil dari anggaran pendidikan. Artinya, negara dengan sadar menggerus ruang pendidikan untuk membiayai program yang salah hitung sejak awal.
Masih banyak guru honorer dibawah UMR. Sekolah rusak masih berdiri tanpa perbaikan. Kualitas belajar masih tertinggal. Namun negara memilih membiayai makan 360 hari untuk sekolah yang hanya hidup 190 hari. Ini bukan keberpihakan pada anak, ini distorsi prioritas kebijakan.
Uang Publik Dipaksa Membiayai Ilusi
Dalam situasi fiskal yang ketat—Dana Desa dipangkas, transfer ke daerah ditekan, belanja publik diseleksi—keberadaan selisih anggaran ratusan triliun dalam MBG adalah penghinaan terhadap akal sehat warga negara.
Dana sebesar itu bisa membangun kembali sekolah rusak di wilayah bencana, memperkuat layanan kesehatan dasar, atau memastikan guru honorer hidup bermartabat. Namun justru disimpan dalam desain kebijakan yang tak presisi, tak jujur, dan tak akuntabel.
Saatnya Negara Menghentikan Populisme Mahal
MBG seharusnya dihentikan sementara, didisain ulang total, dan dikembalikan pada logika sederhana: anak makan saat sekolah, negara membayar saat belajar berlangsung. Tidak lebih, tidak kurang. Jika tidak, MBG akan tercatat bukan sebagai kebijakan gizi, melainkan sebagai monumen pemborosan anggaran—di mana negara menutup telinga, dan rakyat dipaksa membayar mahal atas kesalahan yang bisa dicegah.
Pertanyaannya kini sederhana: negara mau mendengar koreksi publik, atau tetap memelihara ilusi kebijakan mahal yang rapuh sejak perencanaan?
