TOMBAKOPINI: Faturakhmaan
Ketika Data Mengalahkan Kenyataan
Sensus ekonomi dan pendataan kesejahteraan sosial sejatinya bertujuan baik: memotret kondisi masyarakat agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
Masalah muncul ketika angka di layar komputer justru lebih dipercaya daripada kenyataan di depan mata.
Belakangan, pembaruan data kesejahteraan memunculkan keresahan. Ada warga miskin dan rentan yang tiba-tiba tidak lagi menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pertanyaannya sederhana: apakah mereka benar-benar sudah sejahtera, atau hanya terlihat sejahtera di dalam data?
Di sinilah persoalannya.
Di Balik Angka “Desil Kesejahteraan”
Warga kemudian berhadapan dengan istilah yang terdengar teknokratis: Desil Kesejahteraan.
Desil pada dasarnya merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan. Namun bagi masyarakat, istilah itu bisa menjadi sangat menentukan karena posisi dalam pemeringkatan dapat berpengaruh terhadap prioritas penerimaan bantuan.
Persoalan muncul ketika indikator statistik tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang.
Rumah berdinding batako yang dibangun bertahun-tahun dengan utang, misalnya, bisa terlihat sebagai aset. Sepeda motor tua yang digunakan untuk mencari nafkah juga dapat terbaca sebagai tanda bahwa pemiliknya relatif mampu.
Padahal, motor itu mungkin satu-satunya alat untuk mengojek. Rumah itu mungkin masih menjadi beban cicilan.
Di layar komputer terlihat punya aset. Di dapur, belum tentu ada beras.
Inilah jurang antara data dan realitas yang tidak boleh dianggap sepele.
Si Miskin Bisa “Hilang” dari Sistem
Perubahan peringkat desil yang drastis tentu menimbulkan pertanyaan besar.
Bagaimana mungkin warga yang sehari-hari masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tiba-tiba berada pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi?
Jika data seperti ini langsung menjadi dasar kebijakan tanpa verifikasi yang memadai, akibatnya bukan sekadar kesalahan administrasi.
Ada manusia yang terdampak.
Bagi keluarga miskin, PKH dan BPNT bukan sekadar tambahan uang atau bantuan pangan. Bantuan itu bisa menjadi penyangga terakhir agar dapur tetap mengepul, anak tetap sekolah, dan kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
Karena itu, ketika nama tiba-tiba hilang dari daftar penerima tanpa penjelasan yang mudah dipahami, yang muncul bukan hanya kebingungan.
Tetapi kecemasan.
Besok anak sekolah pakai uang dari mana? Malam ini makan apa?
Pertanyaan sederhana semacam itu sering tidak terlihat dalam tabel statistik.
Luka yang Tidak Masuk Dalam Algoritma
Kesalahan data juga memiliki dampak sosial dan psikologis.
Warga yang merasa benar-benar miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan akan melihat ketidakadilan ketika tetangganya yang secara kasatmata dianggap lebih mampu justru masih menerima bantuan.
Dari sini muncul kecurigaan, rasa tidak adil, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, bahkan perasaan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi sistem.
Apalagi jika warga hanya mendapatkan jawaban: “Datanya memang begitu.”
Bagi birokrasi, mungkin itu jawaban administratif.
Bagi warga miskin, itu bisa terdengar seperti: “Anda tidak ada dalam sistem, jadi masalah Anda dianggap selesai.”
Kemensos: Desil Bukan Sertifikat Kaya
Kementerian Sosial tentu memiliki penjelasan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 antara lain dipengaruhi masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang sedang dirapikan dan disinkronkan.
Kemensos juga menegaskan bahwa perubahan desil tidak otomatis berarti seseorang dicoret secara permanen dari penerima bansos. Penetapan penerima tetap dilakukan secara berkala pada periode penyaluran.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, juga menegaskan bahwa desil bukan “sertifikat kaya atau miskin”.
Desil adalah sistem pemeringkatan relatif untuk melihat tingkat kesejahteraan secara nasional dan menentukan prioritas intervensi anggaran.
Penjelasan ini penting.
Tetapi pemerintah juga harus memahami satu hal: warga tidak hidup di dalam angka desil. Mereka hidup di rumah, makan dari penghasilan harian, membayar sekolah, membeli beras, dan menghadapi kebutuhan nyata setiap hari.
Karena itu, ketika angka dan kenyataan bertabrakan, pemerintah tidak boleh hanya meminta masyarakat memahami statistik.
Statistik juga harus mau memahami masyarakat.
Jangan Jadikan Orang Miskin Sebagai Petugas Koreksi Data
Pemerintah memang telah menyediakan ruang sanggah melalui operator SIKS-NG di desa atau kelurahan, fitur “Usul Sanggah” pada Aplikasi Cek Bansos, maupun layanan pengaduan Kemensos.
Namun, mekanisme pengaduan tidak boleh menjadi cara pemerintah melepaskan tanggung jawab.
Jangan sampai orang miskin yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup justru harus sibuk membuktikan bahwa dirinya miskin.
Mereka harus mencari dokumen, mengakses aplikasi, mengurus pengaduan, mendatangi kantor desa, menunggu proses verifikasi, dan berulang kali menjelaskan kondisi ekonominya.
Negara memiliki data, negara memiliki aparat, negara memiliki anggaran. Mengapa warga miskin yang harus berlari mengejar kesalahan data negara?
Semestinya sistemlah yang aktif mencari dan memperbaiki kesalahan.
BPS dan Kemensos Jangan Saling Lempar
Persoalan ini juga tidak cukup diselesaikan dengan saling memberikan penjelasan normatif.
Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam tata kelola data, sementara Kemensos menggunakan data tersebut dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial.
Ketika terjadi anomali ekstrem—misalnya keluarga yang selama ini dikenal miskin tiba-tiba melonjak ke desil tinggi—maka harus ada mekanisme pemeriksaan sebelum keputusan berdampak pada hak masyarakat.
Jangan sampai BPS mengatakan, “Desil hanya peringkat relatif.”
Sementara Kemensos mengatakan, “Data itu hasil pemeringkatan.”
Dan akhirnya warga hanya mendapatkan satu kesimpulan: “Tunggu dan ajukan sanggahan.”
Kalau semua lembaga hanya benar menurut prosedurnya masing-masing, lalu siapa yang bertanggung jawab ketika warga miskin dirugikan?
Data Negara Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehat
DTSEN merupakan pekerjaan besar karena menggabungkan berbagai sumber data.
Tetapi semakin besar dan kompleks sebuah sistem data, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pemeriksaan kesalahan.
Jangan sampai kecanggihan sistem justru membuat kesalahan menjadi lebih cepat dan lebih luas.
Karena itu, sebelum data digunakan untuk menentukan kebijakan yang menyangkut hidup masyarakat, harus ada penyaringan terhadap anomali ekstrem.
Jika seorang warga selama bertahun-tahun tercatat sebagai keluarga miskin, lalu tiba-tiba meloncat ke kelompok kesejahteraan tinggi, sistem seharusnya bertanya:
Apa yang berubah?
Apakah penghasilannya meningkat?
Apakah asetnya bertambah?
Apakah kondisi rumah tangganya benar-benar berubah?
Atau hanya cara menghitung datanya yang berubah?
Pertanyaan sederhana ini justru harus menjadi bagian dari sistem yang canggih.
Jemput Bola, Bukan Tunggu Warga Mengadu
Pemerintah perlu memperkuat verifikasi lapangan.
Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan harus kembali menjadi instrumen penting untuk menguji apakah data sesuai dengan kondisi masyarakat.
Operator desa, pendamping PKH, Dinas Sosial, BPS daerah, dan unsur terkait harus bekerja bersama ketika ditemukan anomali data.
Jika sebuah keluarga dinyatakan berada pada kelompok kesejahteraan tinggi, sementara kondisi nyata di lapangan menunjukkan sebaliknya, maka jangan tunggu warga berkali-kali mengadu.
Datangi rumahnya. Periksa kondisinya. Dengarkan keterangannya. Perbaiki datanya.
Itulah yang disebut negara hadir.
Bukan sekadar menyediakan aplikasi pengaduan.
Mengukur Keberhasilan dari Mereka yang Tidak Terlewat
Pemerintah sering membanggakan integrasi data, digitalisasi, algoritma, dan satu data nasional.
Semua itu penting.
Tetapi ukuran keberhasilan sistem perlindungan sosial bukan seberapa canggih aplikasinya.
Bukan pula seberapa besar database yang berhasil dikumpulkan.
Ukuran paling sederhana adalah:
Apakah orang miskin yang memang berhak mendapatkan bantuan benar-benar mendapatkan haknya?
Jangan sampai sistem berhasil menemukan jutaan data, tetapi gagal melihat satu keluarga miskin yang hidup di sebelah kantor desa.
Jangan sampai algoritma lebih dipercaya daripada mata kepala sendiri.
Mengurai Benang Kusut
Masyarakat miskin tidak boleh menjadi korban dari masa transisi digitalisasi data.
Kesalahan data bukan sekadar kesalahan angka. Di belakang setiap NIK ada manusia, ada keluarga, ada anak yang harus sekolah, ada dapur yang harus tetap menyala.
Karena itu, BPS dan Kemensos harus memperkuat koordinasi, memperbaiki indikator, mempercepat koreksi data, dan membangun mekanisme verifikasi lapangan yang benar-benar bekerja.
Ruang sanggah tetap penting.
Tetapi ruang sanggah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan warga miskin memikul sendiri beban kesalahan sistem.
Negara yang memiliki data harus bertanggung jawab atas datanya.
Sebab pada akhirnya, yang paling berbahaya bukan sekadar data yang salah.
Yang paling berbahaya adalah ketika data yang salah dianggap benar, lalu kemiskinan yang nyata dianggap tidak ada.
Dan pada saat itulah, si miskin bukan hanya kehilangan bansos.
Ia bisa kehilangan tempatnya di dalam perhatian negara.
