TOMBAKOPINI: Hisam
Dahulu, desa masih sangat sederhana.
Malam hari begitu gelap. Penerangan hanya mengandalkan lampu patromak dan cempor yang meninggalkan jelaga. Ketika genset mulai hadir, menyalanya mesin setiap sore hingga pagi menjadi simbol kemajuan. Bagi generasi pada masa itu, listrik bukan sekadar penerangan, tetapi tanda bahwa kehidupan desa mulai bergerak menuju perubahan.
Kini, hampir setengah abad telah berlalu.
Wajah desa berubah. Kepemimpinan silih berganti. Infrastruktur dibangun. Teknologi berkembang. Anggaran desa pun jauh lebih besar dibanding masa lalu.
Tetapi ada satu pertanyaan yang seharusnya terus diajukan:
Sejauh mana perubahan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Sebab kemajuan desa tidak cukup diukur dari bangunan yang tampak di sekitar kantor desa, gapura yang berdiri megah, atau proyek yang mudah difoto dan dilaporkan.
Ukuran keberhasilan pembangunan semestinya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Apakah jalan-jalan lingkungan sudah layak?
Apakah petani semakin mudah menjual hasil produksinya?
Apakah nelayan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik?
Apakah UMKM berkembang?
Apakah anak-anak muda memiliki alasan untuk membangun masa depan di desanya sendiri?
Dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat semakin sejahtera?
Anggaran Besar, Prioritas Harus Jelas
Dana Desa memang memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan masyarakat sangat banyak.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata berapa besar anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Ketika anggaran desa sudah mencapai miliaran rupiah, masyarakat wajar mempertanyakan secara terbuka:
Ke mana anggaran diarahkan?
Apa hasil pembangunannya?
Siapa yang memperoleh manfaat?
Apakah pembangunan menjawab kebutuhan paling mendesak?
Dan perubahan apa yang benar-benar dihasilkan?
Pertanyaan seperti itu bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah desa. Justru sebaliknya, itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.
Dana Desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran atau laporan pertanggungjawaban.
Di balik setiap rupiah terdapat harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kebutuhan publik.
Jangan Sampai Pembangunan Hanya Berputar di Lingkaran yang Sama
Pembangunan desa juga jangan berhenti pada pembangunan fisik.
Jalan, saluran air, gedung dan fasilitas umum memang penting. Tetapi pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi jalan menuju peningkatan ekonomi masyarakat, bukan menjadi tujuan akhir.
Jalan yang baik harus memudahkan hasil pertanian sampai ke pasar.
Fasilitas yang dibangun harus membuka ruang kegiatan ekonomi.
Program pemberdayaan harus menghasilkan kemampuan dan pendapatan.
Dan setiap investasi desa seharusnya memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Di sinilah BUMDes perlu mendapat perhatian serius.
BUMDes jangan hanya hidup sebagai nama dalam struktur kelembagaan desa atau sekadar memenuhi kewajiban administratif. BUMDes harus memiliki model bisnis yang jelas, dikelola secara profesional, transparan, dan mampu membaca potensi ekonomi lokal.
Pertanian, perdagangan, pariwisata, perikanan, jasa, hingga kreativitas anak muda dapat menjadi sumber ekonomi apabila dikelola dengan perencanaan yang matang.
Desa seharusnya bukan hanya tempat tinggal.
Desa harus menjadi tempat untuk bekerja, menghasilkan pendapatan, membangun usaha, dan menciptakan masa depan.
Jangan Hanya Menunggu Anggaran
Hampir setengah abad perjalanan sebuah desa semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi.
Jangan sampai setiap pergantian kepala desa hanya menghasilkan pergantian program, sementara persoalan mendasar tetap berulang.
Pembangunan desa membutuhkan kesinambungan.
Desa perlu memiliki peta jalan pembangunan jangka panjang yang tidak berhenti pada periode jabatan seorang kepala desa.
Peta jalan itu harus menjawab beberapa persoalan mendasar: apa sektor unggulan desa, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, bagaimana pemerataan pembangunan dilakukan, bagaimana membuka lapangan kerja, dan bagaimana setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Desa juga tidak boleh hanya menunggu datangnya anggaran dari pemerintah.
Anggaran penting, tetapi kemandirian desa tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang diterima.
Yang lebih penting adalah kemampuan desa mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi.
Masyarakat Bukan Sekadar Penerima Pembangunan
Kehidupan desa kini sudah jauh berbeda dibanding beberapa dekade lalu.
Internet telah membuka akses informasi. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah, membandingkan pembangunan di berbagai daerah, bahkan mengawasi penggunaan anggaran.
Karena itu, pola pemerintahan desa juga harus berkembang.
Masyarakat bukan lagi sekadar objek pembangunan.
Mereka adalah subjek pembangunan.
Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan, memperoleh informasi yang terbuka, serta memiliki kesempatan melakukan pengawasan.
Musyawarah desa jangan berhenti sebagai agenda formal untuk memenuhi tahapan administrasi.
Musyawarah harus menjadi ruang untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Dari Lampu Cempor Menuju Desa Mandiri
Dahulu, lampu cempor menerangi desa.
Kemudian datang genset.
Lalu listrik masuk ke rumah-rumah.
Kini internet dan teknologi digital bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Perubahan teknologi tersebut menunjukkan bahwa desa memang telah bergerak jauh dari masa lalu.
Tetapi kemajuan sejati bukan sekadar tentang desa yang semakin terang pada malam hari.
Kemajuan adalah ketika kehidupan masyarakat juga semakin sejahtera.
Ketika anak muda memiliki masa depan di desanya.
Ketika UMKM mampu berkembang.
Ketika petani memperoleh akses pasar yang lebih baik.
Ketika nelayan mendapatkan ruang ekonomi yang lebih kuat.
Ketika jalan lingkungan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan akhirnya terselesaikan.
Ketika program pembangunan tidak hanya menghasilkan proyek, tetapi menghasilkan manfaat.
Dan ketika anggaran desa benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat.
Hampir setengah abad perjalanan desa seharusnya tidak hanya menjadi cerita tentang pergantian kepemimpinan dan bertambahnya anggaran.
Perjalanan itu harus menjadi kesempatan untuk bertanya secara jujur:
Apakah perubahan yang terjadi sudah cukup untuk disebut sebagai kemajuan?
Jika persoalan mendasar terus berulang dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, mungkin persoalannya bukan karena desa tidak memiliki potensi.
Bisa jadi yang perlu diperbaiki adalah cara desa menentukan prioritas, mengelola potensi, menggunakan anggaran, dan mempertanggungjawabkan pembangunan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, desa yang maju bukan desa yang paling banyak membangun.
Desa yang maju adalah desa yang mampu memastikan bahwa pembangunan benar-benar mengubah kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik.
Dari lampu cempor menuju listrik.
Dari genset menuju teknologi digital.
Dari anggaran yang terus bertambah menuju kemandirian.
Itulah perjalanan yang seharusnya tidak berhenti hanya pada perubahan wajah desa, tetapi berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
