TOMBAKOPINI: IAB
Bang, simak narasi ini sambil minum kopi dulu. Jangan buru-buru emosi. Kopinya saja yang panas, kepala jangan. Sebab kalau kepala ikut panas, nanti yang terbakar bukan cuma kopi, tetapi juga proposal 17 Agustus.
Begitu kalender masuk Agustus, Indonesia mendadak menjadi negeri paling rajin berhias. Bendera Merah Putih berkibar di depan rumah. Umbul-umbul bergoyang. Gang dicat. Pagar dibersihkan. Anak-anak sibuk latihan baris berbaris. Jalan kampung yang sebelas bulan seperti lupa disapu, mendadak terlihat punya masa depan.
Suasananya memang meriah. Semangat kemerdekaan terasa di mana-mana.
Tetapi ada satu spesies yang juga rutin muncul setiap Agustus: pasukan proposal.
Mereka datang membawa map, stempel, daftar nama, dan wajah penuh keyakinan. Sasarannya luas. Rumah warga, warung, toko, ruko, perusahaan, pengusaha, pejabat, sampai anggota Dewan. Pokoknya siapa saja yang dianggap punya dompet.
“Bang, sumbangan 17 Agustus.”
Kalau benar-benar sukarela, tentu tidak ada masalah. Namanya gotong royong. Yang mampu membantu lebih, yang pas-pasan membantu sesuai kemampuan. Yang tidak bisa membantu dengan uang, mungkin bisa membantu tenaga. Bersihkan lapangan, pasang bendera, bantu panitia. Semua tetap punya nilai.
Masalahnya muncul ketika kata sukarela mulai mempunyai tarif.
“Minimal seratus ribu, Bang.”
Lho! Kalau sudah ada kata minimal, ini sumbangan atau cicilan nasionalisme?
Lebih menarik lagi kalau seseorang hanya mampu memberi Rp10 ribu, lalu ditanya, “Kok cuma segitu? Yang lain sudah kasih Rp50 ribu.”
Waduh. Rupanya nasionalisme sudah punya kelas ekonomi. Bendera tetap Merah Putih, tetapi nominal sumbangannya warna-warni.
Ada pula cara yang lebih kreatif. Kendaraan diberhentikan di jalan, kemudian pengendaranya ditawari bendera kecil dengan harga tertentu. Orang yang sedang buru-buru akhirnya harus memilih: kehilangan waktu atau kehilangan uang.
Anggota Dewan juga kadang menjadi cerita tersendiri. Saat musim kampanye, mencari rakyat bisa sampai ke dapur dan kebun. Begitu musim proposal datang, rakyat yang mencari wakilnya malah seperti mencari sinyal di tengah hutan.
Namun, jangan pula kita asal menuduh. Tidak semua pengumpulan sumbangan untuk kegiatan 17 Agustus otomatis merupakan pelanggaran hukum. Pengumpulan uang atau barang dari masyarakat memang memiliki aturan, antara lain UU Nomor 9 Tahun 1961 beserta aturan pelaksanaannya. Konteks kegiatan dan ketentuan yang berlaku tetap harus dilihat.
Yang penting sebenarnya sederhana: jangan sampai semangat kemerdekaan berubah menjadi tekanan.
Kalau panitia membutuhkan Rp5 juta, sampaikan secara terbuka. Untuk apa uangnya? Berapa kebutuhannya? Berapa yang sudah terkumpul? Setelah kegiatan selesai, laporkan. Tidak perlu membuat laporan seperti perusahaan multinasional. Cukup jujur, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab setelah lomba makan kerupuk selesai, balap karung selesai, panjat pinang selesai, jangan sampai muncul lomba baru: lomba mencari sisa uang.
Agustus seharusnya menjadi bulan kegembiraan, bukan bulan warga deg-degan setiap kali mendengar ketukan pintu.
Bendera Merah Putih memang harus berkibar.
Tetapi akal sehat juga jangan diturunkan.
Sebab kemerdekaan bukan hanya bebas mengibarkan bendera. Kemerdekaan juga berarti seseorang boleh berkata, “Maaf, saya belum mampu.”
Dan kalimat itu tidak seharusnya membuat siapa pun merasa malu.
Gotong royong itu indah karena dilakukan dengan ikhlas.
Kalau sudah dipaksa, Bang, namanya bukan lagi gotong royong.
- Itu gotong dompet.
