TOMBAKOPINI: IAB
Bang, seruput dulu kopinya. Pelan-pelan saja. Jangan sampai kopi belum sempat dingin, kita sudah ikut panas membicarakan politik di Tapanuli Tengah.
Baru saja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Tapanuli Tengah. Baru saja rakyat melihat rombongan pejabat, pengamanan, kunjungan kerja, dan berbagai harapan yang ikut dititipkan di sepanjang jalan.
Eh, pagi ini, muncul pula di beranda kabar yang bikin alis naik sebelah.
Ancaman pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu, sang Bupati Tapanuli Tengah.
Waduh, Bang!
Belum lama suasana kunjungan Wapres reda, politik Tapteng sudah kembali bikin kopi terasa kurang gula. Soalnya, baru mendengar kabar penyerapan APBD 2026 sekitar 30 persen, suasana politik langsung seperti warung kopi saat listrik mati. Semua bicara. Semua menunjuk. Semua merasa paling tahu letak sakelar, tapi yang pegang senter belum tentu ada.
Lima partai politik—Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN—pun menyampaikan keresahan terhadap kepemimpinan Masinton. Sorotan utamanya: penyerapan APBD 2026 yang dinilai masih rendah. Bahkan muncul kata yang cukup membuat kuping politik berdenging: pemakzulan.
Kalau benar sampai periode tertentu penyerapan anggaran masih sekitar 30 persen, wajar rakyat bertanya. Ini APBD atau siput, Bang?
Tahun terus berjalan. Kalender sudah banyak lembar dibalik. Tapi anggaran masih seperti kawan di warung kopi yang sejak pagi bilang, “Sebentar lagi pulang,” tahu-tahu menjelang Magrib kursinya masih hangat.
Padahal APBD bukan pajangan di lemari kaca. Bukan pula tabungan yang dipeluk sambil berkata, “Sayang kalau dikeluarkan.” APBD harus berubah menjadi jalan, bantuan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan bencana, dan program yang benar-benar terasa sampai ke dapur rakyat.
Namun, cerita politik Tapteng ternyata tidak sesederhana angka 30 persen.
Fraksi PDIP DPRD Tapteng kemudian membela Masinton. Mereka menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan data per Juni, sementara surat dari Kemendagri baru diterima pada Agustus.
Nah, di sinilah kopi mulai terasa pahit.
Yang satu bicara Agustus. Yang satu menunjuk Juni. Rupanya bukan hanya anggaran yang diperdebatkan, Bang. Kalender pun ikut masuk gelanggang politik.
PDIP juga mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran secara teknis dilakukan OPD dan TAPD sesuai DPA masing-masing.
Masuk akal.
Tapi tunggu dulu.
Kalau mobil mogok, apakah kita hanya menyalahkan ban? Sopir tetap ditanya, Bang.
Memang OPD menjalankan program. TAPD mengurus berbagai proses anggaran. Tapi kepala daerah tetap duduk di kursi kemudi pemerintahan. Kalau mesin pemerintahan batuk-batuk, masa sopirnya cuma duduk sambil berkata, “Itu bukan suara saya.”
Kepala daerah harus memastikan orkestranya bermain. Kalau OPD lambat, kejar. Kalau administrasi macet, buka. Kalau koordinasi berantakan, rapikan.
Soal pemakzulan, nah ini jangan pula dijadikan seperti sambal warung, Bang. Sedikit-sedikit ditambah cabai.
Pemakzulan bukan status WhatsApp. Bukan pagi ditulis, siang dihapus, sore dibahas satu kampung. Ada mekanisme hukum, prosedur politik, pembuktian, dan proses panjang.
Yang paling penting sekarang sebenarnya sederhana: jangan biarkan polemik politik membuat APBD semakin lama nongkrong di kas daerah.
Rakyat Tapteng tidak sedang menunggu siapa yang paling jago konferensi pers. Masyarakat menunggu pelayanan. Jalan rusak tidak bisa diperbaiki dengan debat. Korban bencana tidak kenyang oleh pernyataan politik.
Jadi, Bang, setelah Gibran datang dan politik kembali memanas, pekerjaan rumahnya tetap sama.
Serap anggarannya. Jalankan programnya. Selesaikan persoalan rakyatnya.
Sebab APBD itu uang rakyat. Bukan koleksi museum yang harus dipajang lama-lama di kas daerah.
Uang rakyat harus bekerja.
Kalau terlalu lama duduk diam, jangan-jangan APBD itu bukan sedang menunggu program berjalan.
Dia sedang asyik ngopi.
