TOMBAKOPINI: Emhape
Belakangan ini kita melihat fenomena unik di republik ini. Polisi turun tangan menggarap dapur MBG. Tentara sibuk membangun Gedung KDMP. Kalau begini terus, jangan-jangan sebentar lagi ada lomba MasterChef antar-kapolsek dan sayembara arsitek antar-kodim.
Pertanyaannya sederhana: apakah urusan keamanan dan penegakan hukum sudah selesai?
Data berbicara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah tindak pidana di Indonesia masih berada di kisaran ratusan ribu kasus per tahun. Pada 2022 misalnya, tercatat lebih dari 280 ribu kasus kriminal. Itu belum termasuk perkara yang tidak dilaporkan. Artinya, rata-rata ratusan kejahatan terjadi setiap hari.
Di sisi lain, laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kasus korupsi juga masih marak. Tahun 2023 saja, ratusan perkara korupsi diproses dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah. Jadi kalau ada yang bilang situasi sudah aman dan hukum sudah tegak lurus, mungkin kita hidup di negara yang berbeda.
Lalu soal pertahanan? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik geopolitik di berbagai kawasan meningkat. Asia Tenggara pun tidak steril dari ketegangan wilayah dan persaingan kekuatan besar. Artinya, tugas menjaga kedaulatan bukan perkara ringan.
Tapi anehnya, di tengah pekerjaan rumah yang menumpuk itu, aparat kita justru masuk dapur dan proyek bangunan.
Ini bukan soal membantu rakyat. Membantu rakyat tentu mulia. Tapi negara ini punya kementerian sosial, dinas pekerjaan umum, kontraktor, konsultan perencana, sampai tukang bangunan yang memang dibayar untuk itu. Kalau semua sektor akhirnya digarap aparat keamanan, kita perlu bertanya: sebenarnya kita kekurangan tenaga sipil atau kekurangan kejelasan prioritas?
Yang lebih menarik lagi: setiap tahun penerimaan anggota polisi dan tentara tetap dibuka besar-besaran. Anggaran pertahanan 2024 mencapai ratusan triliun rupiah. Rekrutmen Polri dan TNI tidak pernah absen. Kalau tugas pengamanan sudah ringan sampai bisa sambil masak dan bangun gedung, kenapa masih perlu tambah personel tiap tahun?
Logikanya sederhana. Kalau sebuah institusi masih butuh banyak anggota baru, berarti pekerjaannya masih banyak. Kalau pekerjaannya masih banyak, kenapa fokusnya melebar ke mana-mana?
Dalam negara demokrasi, ada yang namanya pembagian fungsi. Polisi menegakkan hukum. Tentara menjaga pertahanan. Sipil mengurus pembangunan. Itu bukan sekadar teori buku kuliah, tapi fondasi agar kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan.
Ketika aparat terlalu jauh masuk ke ranah sipil, yang terjadi bukan cuma soal efisiensi. Yang terjadi adalah kaburnya batas. Dan kalau batas sudah kabur, kontrol publik ikut melemah.
Bayangkan jika suatu hari nanti semua proyek strategis harus “didampingi” aparat. Semua kegiatan sosial “diamankan” aparat. Semua dapur umum “dikelola” aparat. Lama-lama rakyat bisa merasa: ini negara sipil atau negara serba-seragam?
Kita tentu tidak anti-polisi atau anti-tentara. Justru sebaliknya. Kita ingin polisi fokus memberantas kejahatan sampai tuntas. Kita ingin tentara fokus memperkuat pertahanan dan profesionalisme. Kita ingin reformasi institusi berjalan serius, bukan malah melebar ke urusan yang bisa dikerjakan sektor sipil.
Karena jujur saja, rakyat hari ini masih menghadapi pencurian, begal, narkoba, mafia tanah, hingga korupsi yang seperti sinetron—episodenya panjang dan tokohnya kadang itu-itu juga. Kalau penegakan hukum belum benar-benar bikin jera, lalu energi aparat dibagi ke dapur dan proyek bangunan, publik wajar bertanya: prioritasnya di mana?
Negara ini tidak kekurangan seragam. Yang kita butuhkan adalah ketegasan arah.
Kalau setiap tahun rekrutmen terus bertambah, anggaran terus naik, tapi fokus justru melebar, maka masalahnya bukan pada jumlah personel. Masalahnya ada pada desain kebijakan.
Dan pertanyaan rakyat sebenarnya tidak rumit:
Apakah kasus kriminal sudah selesai?
Apakah korupsi sudah bersih?
Apakah ancaman pertahanan sudah nol?
Kalau jawabannya belum, mungkin sudah saatnya kita berhenti sibuk membagi peran yang bukan tugas utama.
Karena polisi yang hebat bukan diukur dari seberapa cepat ia memasak.
Dan tentara yang kuat bukan dinilai dari seberapa banyak gedung ia bangun.
Negara yang sehat adalah negara yang tahu batas.
Dan batas itu hari ini terasa makin kabur.
