TOMBAKOPINI: IAB
Bang, seruput dulu kopinya. Pelan-pelan saja. Jangan buru-buru. Sebab kali ini kita mau berkenalan dengan ANA.
Ini ANA bukan sembarang ana. Bukan nama perempuan yang sedang ditunggu di depan rumah. Bukan pula “ana” dalam bahasa Arab yang berarti saya. ANA yang satu ini punya urusan dengan saham, tambang emas, dividen, BUMD, sampai uang yang ujung-ujungnya diharapkan kembali kepada masyarakat.
Namanya PT Artha Nugraha Agung. Disingkat PT ANA.
PT ANA merupakan unit yang dikelola PT Tapanuli Selatan Membangun atau PT TSM, BUMD milik Pemkab Tapanuli Selatan. Kepemilikan dan keterkaitannya juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di dalam ANA ada Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama, dan Komisaris. Pokoknya lengkap. Kalau di warung kopi, ini sudah seperti meja yang isinya ada pemilik warung, kasir, tukang seduh, sampai yang bertugas memastikan gorengan tidak habis duluan.
Yang menarik, PT ANA memiliki 5 persen saham di PT Agincourt Resources, perusahaan pengelola Tambang Emas Martabe di Batangtoru. Sementara 95 persen saham lainnya dimiliki PT Danusa Tambang Nusantara, bagian dari grup Astra melalui United Tractors dan Pamapersada Nusantara.
Nah, karena punya saham, muncul pula yang namanya dividen.
Bahasa sederhananya begini: perusahaan mendapat keuntungan, lalu memutuskan membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Maka pemegang saham mendapatkan bagian sesuai mekanisme yang berlaku.
Jadi, uang itu bukan jatuh dari langit. Kalau uang bisa turun dari langit, mungkin warga tinggal menaruh ember di halaman.
Lalu, dividen PT ANA untuk apa?
Informasinya, dana tersebut diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara.
Di sinilah menariknya.
Dari dana yang dikelola PT ANA, disebutkan 40 persen dialokasikan untuk Program Pengembangan Masyarakat atau PPM di desa lingkar tambang. Ada 15 desa yang masuk kategori Desa Terdampak Langsung atau Directly Affected Villages.
Tujuannya tentu agar masyarakat sekitar tambang tetap memperoleh manfaat dan desa-desa tersebut tetap layak huni selama umur tambang.
Kemudian 60 persen disalurkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan melalui PT TSM dan Pemprov Sumut melalui PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
Nah, angka mulai berbaris.
Dari 60 persen itu, ceritanya, sekitar 1 persen digunakan untuk operasional PT ANA. Sisanya sekitar 59 persen kemudian dialokasikan dengan porsi 70 persen untuk PT TSM dan 30 persen untuk BUMD Sumatera Utara.
Kalau membaca angka sebanyak ini, kopi di meja mulai terasa perlu ditemani kalkulator.
Tetapi justru di sinilah pentingnya keterbukaan.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa ada dividen. Masyarakat juga layak mengetahui berapa nilainya, berapa yang diterima, berapa yang disalurkan, programnya apa, siapa penerimanya, dan bagaimana hasil akhirnya.
Sebab tambang emas bukan hanya soal emas yang keluar dari perut bumi.
Ada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Ada desa yang berdampingan dengan aktivitas tambang. Ada pemerintah daerah. Ada BUMD. Dan tentu ada harapan agar kekayaan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
ANA akhirnya jangan cuma terkenal karena namanya unik.
Bukan sekadar, “Ini ANA, bukan sembarang ana.”
Yang lebih penting, masyarakat bisa berkata, “Oh, ternyata ANA memang ada manfaatnya.”
Caranya sederhana: buka datanya, jelaskan alirannya, tunjukkan programnya, dan laporkan hasilnya.
Sebab kalau urusan kopi saja kita senang melihat isinya jelas—Arabika, Robusta, dari mana kebunnya, siapa petaninya—masa urusan dividen daerah kita cuma disuruh percaya pada nama?
Jangan sampai kopinya transparan, uangnya malah bikin penasaran.
Seruput lagi, Bang. Pelan-pelan.
Karena emas boleh keluar dari tanah, tetapi manfaatnya jangan sampai berhenti di atas kertas.
