SEMARANG ,TOMBAK RAKYAT.COM– Aksi unjuk rasa yang digelar oleh ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di depan kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah pada Senin (24/8/2026) sore berakhir dengan kekecewaan mendalam dari pihak massa aksi.
Meskipun sempat ditemui oleh perwakilan dari DPRD Jawa Tengah (Jateng), mahasiswa menilai pernyataan yang dilontarkan hanya sebatas janji manis atau lip service.Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mahasiswa yang mengenakan jas almamater biru khas Undip memadati halaman depan kantor pemerintahan.
Sekitar pukul 17.50 WIB, Anggota Komisi B Fraksi PKB DPRD Jateng, Abdullah Aminuddin, tampak turun langsung menemui kerumunan massa yang tengah duduk melingkar.
Dengan memegang pelantang suara di tengah-tengah mahasiswa, Abdullah memperkenalkan dirinya sebagai representasi dari wakil rakyat. “Jadi saya anggota DPRD, wakil semua yang ada di sini,” ujar Abdullah di hadapan ratusan mahasiswa yang memadati halaman Pemprov Jateng.
Kendati perwakilan legislatif telah hadir dan duduk bersama di aspal, hal tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan.
Alih-alih mendapatkan komitmen konkret atas tuntutan aksi bertajuk “Diponegoro Melawan” tersebut, mahasiswa justru merasa aspirasi mereka tidak diakomodasi dengan serius dan hanya ditanggapi dengan retorika normatif.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka butuh langkah nyata, bukan sekadar pernyataan diplomatis di tengah kepungan massa.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi unjuk rasa ini, Koordinator Lapangan BEM Undip, Fadhil Dzikra, memaparkan lima tuntutan utama yang dibawa oleh para mahasiswa sebagai bentuk evaluasi total terhadap kebijakan pemerintah:
- Penguatan Desentralisasi dan Demokratisasi: Menuntut pembagian kewenangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah agar tata kelola pemerintahan tidak semakin terpusat.
- Transparansi dan Evaluasi Kebijakan Negara: Mendesak akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan strategis nasional, termasuk kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta tata kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Perlindungan Ruang Sipil: Menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, termasuk menyoroti keterlibatan atau pendekatan militeristik di sektor sipil yang dinilai mencederai demokrasi.
- Ketahanan dan Keterjangkauan Pangan: Mendesak kestabilan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat untuk menjamin keterjangkauan pangan secara luas.
- Keadilan Masyarakat Pesisir dan Lingkungan: Menuntut perlindungan bagi masyarakat pesisir pantai utara Jawa dari konflik agraria, konflik geografis, serta penanganan cepat terhadap bencana alam seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
BEM Undip Ancam Lipat Gandakan Massa
Merespons ketidakpastian serta sikap perwakilan DPRD Jateng yang dinilai kurang memahami persoalan riil di tengah masyarakat—seperti kasus dugaan kriminalisasi petani di daerah—pihak BEM Undip menyatakan kekecewaan yang mendalam.
Pertemuan tersebut dianggap gagal menghasilkan solusi nyata.
Fadhil Dzikra menilai bahwa respons pemerintah sejauh ini masih semu dan cenderung mengabaikan suara rakyat. “Saya rasa hari ini pemerintah cukup tuli. Berkaitan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk yang semu,” tegas Fadhil pasca-aksi.
Menindaklanjuti hasil aksi yang berujung buntu tersebut, BEM Undip memastikan gerakan menyuarakan kritik ini tidak akan berhenti sampai di sini.
Pihak mahasiswa mengancam akan segera melakukan konsolidasi ulang dan kembali turun ke jalan dengan strategi pergerakan yang lebih masif.
Mereka berjanji akan melipatgandakan jumlah massa dalam gelombang aksi demonstrasi berikutnya di Kota Semarang.
