Oleh : M.Fathurahman
Pengantar
Dua dekade lebih pasca-Reformasi 1998, Indonesia kini seolah sedang menapaki jalan sunyi menuju pemakaman substansi demokrasi. Pesta demokrasi yang rutin digelar setiap lima tahun—pemilu, pilkada, pilpres—kini lebih sering dirayakan sebagai “kewajiban prosedural” daripada wujud kedaulatan rakyat.
Bandul kekuasaan telah bergeser drastis, berayun tajam dari tangan rakyat ke pelukan segelintir elit—oligarki—yang menguasai modal ekonomi dan mengendalikannya di balik layar.
Fenomena hari ini menunjukkan bahwa dari pembiayaan politik yang fantastis hingga penentuan kebijakan strategis, semuanya disetir oleh kepentingan kelompok kecil yang memegang kendali atas sumber daya negara.
Kekuasaan “Patron-Klien” dan Hilangnya Nilai Substansial
Negara, yang seharusnya menjadi pelindung segenap bangsa, kini terasa “hilang substansinya.” Kebijakan publik yang dihasilkan acap kali tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hasil transaksi kepentingan elit partai dan pemilik modal.
Demokrasi Indonesia mengalami disorientasi, di mana prosedural formalistik dipenuhi, namun keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat justru semakin menjauh.Ketergantungan politisi pada modal oligarki menciptakan siklus patronase yang mematikan.
Akibatnya, pejabat yang terpilih lebih loyal kepada penyandang dana daripada kepada konstituen yang memilihnya. Kondisi ini menegaskan bahwa “kedaulatan rakyat” yang diamanatkan konstitusi rawan dirampok oleh koalisi elit yang mengabaikan kepentingan publik.
Krisis Literasi dan Pendangkalan Makna Demokrasi
Di tengah hegemoni oligarki, literasi demokrasi di kalangan masyarakat terancam terpinggirkan.Ruang publik, media, dan diskusi intelektual semakin dikooptasi oleh narasi yang dibangun oleh pemegang kekuasaan untuk melegitimasi posisi mereka.
Literasi tentang esensi demokrasi—kebebasan berpendapat, check and balance, dan partisipasi aktif—sering kali dijinakkan oleh populisme dangkal yang didanai elit.
Diskusi demokrasi tidak lagi tajam menyoroti substansi, melainkan terjebak pada popularitas figur atau narasi perpecahan yang mengaburkan isu-isu fundamental.Akibatnya, masyarakat sering kali bersikap apatis atau bahkan menjadi supporter fanatik tanpa memahami bahwa hak-hak mereka tengah dikebiri.
Tradisi Budaya Bangsa di Ujung Tanduk
Tradisi kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan rasa keadilan sosial, kini tergerus oleh budaya politik transaksional (money politics). Nilai-nilai feodalisme modern—di mana yang kaya dan berkuasa patut disembah—menggantikan nilai-nilai demokratis yang egaliter.
Oligarki tidak hanya menguasai politik, tetapi juga perlahan mengubah kultur bangsa menjadi masyarakat yang oportunis, yang lebih melihat politik sebagai transaksi daripada pelayanan publik.
Penutup: Kembali ke Akar
Tanpa adanya gerakan literasi demokrasi yang masif dan keberanian civil society untuk bersuara kritis, demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi etalase—terlihat indah dari luar, namun kosong dan lapuk di dalam.
Kita perlu mengembalikan demokrasi ke tujuan dasarnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan dari oligarki, oleh oligarki, untuk oligarki.
