Jakarta – TombakRakyat.com | FERADI WPI kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat transmigrasi Air Balui, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang selama 14 tahun diduga belum memperoleh hak sebagaimana dijanjikan negara.
Di bawah arahan Ketua Umum DPP FERADI WPI, Donny Andretti, serta dipimpin Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta, Harriani Bianca Daryana ( sekaligus Waketum DPP ), perjuangan tersebut dibahas dalam rapat strategis pada 15 Mei 2026 di Hotel Sofyan Tebet.
Rapat dihadiri jajaran pengurus inti DPP dan DPD FERADI WPI DKI Jakarta, di antaranya Harriani Bianca Daryana CPL., C.PFW., C.MDF., C.JKJ.; Akhmad Dinul Kholis, S.T., M.H., C.PLA., C.PM., C.RM.; Deliana Wahyuni S.E., C.MDF.; Tumpal H. Sihombing S.E., C.MDF.; Cecilia Natasya Tionardi; Jhon Hendry Suryo Wibowo; serta Harry Pandjaitan.
Sebagai tindak lanjut, pada 22 Mei 2026 melalui Advokat Cecilia Natasya Tionardi S.E., S.H., M.H., DPD FERADI WPI DKI Jakarta menyampaikan surat audiensi resmi kepada Komisi V DPR RI, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
“Kami meminta negara hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar janji. Empat belas tahun adalah waktu yang terlalu panjang bagi rakyat untuk menunggu keadilan,” tegas Cecilia Natasya Tionardi.
Jhon Hendry Suryo Wibowo memastikan pihaknya akan mendampingi masyarakat selama berada di Jakarta guna menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, Harry Pandjaitan S.H., M.H., C.Med. menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses audiensi hingga masyarakat memperoleh kepastian hak.
Ketua Umum DPP FERADI WPI, Advokat Donny Andretti, juga memberikan dukungan penuh.
“Jangan pernah lelah membela rakyat yang haknya dirampas. Negara dibangun atas janji dan janji itu wajib ditepati,” ujar Donny Andretti.
Ketua DPD FERADI WPI DKI Jakarta, Advokat Harriani Bianca Daryana S.H., M.H., CPL., menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Air Balui.
“Kami akan terus berjuang sampai hak masyarakat Air Balui dikembalikan sesuai janji negara,” tegas Harriani.
Permasalahan bermula sejak Program Transmigrasi tahun 2010, di mana masyarakat dijanjikan lahan 2,5 hektare lengkap dengan sertifikat, rumah layak huni, dan bantuan pertanian. Namun hingga kini sebagian hak tersebut diduga belum terpenuhi.
Masyarakat juga mengeluhkan persoalan lahan, banjir berkepanjangan, kerusakan rumah, minimnya infrastruktur, hingga kondisi ekonomi yang memburuk.
FERADI WPI DPD JAKARTA menegaskan akan terus mengawal perjuangan masyarakat transmigrasi Air Balui sampai keadilan benar-benar ditegakkan.
Catatan Redaksi : Sebagai media yang netral kami membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
