TOMBAKOPINI : Emhape
Korporasi Bersiap, Pemerintah Berkata Aman
Desas-desus akan ada aksi demo besar nampaknya mulai direspon para pengusaha mall di kota-kota besar. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, publik dikejutkan oleh fenomena yang tidak biasa. Sejumlah pusat perbelanjaan besar di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya mendadak memasang pagar besi setinggi 2,5 hingga 3 meter. Mall Kota Kasablanka, sejumlah mall milik Pakuwon Group, hingga pusat-pusat perbelanjaan lain tampak berlomba memperkuat perimeter mereka.
Respon resmi pun segera bermunculan.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menyatakan tujuan utama pagar tersebut adalah menertibkan arus keluar-masuk pengunjung dan mengurangi risiko lalu lintas. Namun dalam penjelasannya, ia juga secara terbuka mengakui bahwa pagar tersebut berfungsi sebagai batas pengamanan terhadap demonstrasi yang sering berlangsung di sekitar pusat perbelanjaan.
Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menjelaskan alasan serupa. Selain mengganti pagar lama yang sudah keropos, ia mengakui bahwa beberapa lokasi memang berada dekat titik-titik demonstrasi dan membutuhkan pengamanan tambahan.
Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan menyampaikan pesan yang berbeda.
Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima pemberitahuan adanya aksi besar dan memastikan situasi tetap terkendali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan meminta agar pemasangan pagar tidak dilakukan secara berlebihan karena Jakarta dinilai tetap aman dan kondusif.
Di sinilah kontradiksi itu muncul.
Jika situasi benar-benar aman, mengapa korporasi besar justru memperkuat benteng fisiknya?
Jika tidak ada kekhawatiran serius, mengapa investasi pengamanan dilakukan secara hampir bersamaan di berbagai kota?
Dan jika demonstrasi bukan faktor penting, mengapa kata “demonstrasi” berulang kali muncul dalam penjelasan resmi para pengelola mall?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab secara tuntas.
Dalam dunia bisnis, khususnya properti dan ritel modern, keputusan membangun pagar perimeter setinggi tiga meter bukanlah keputusan spontan. Tidak ada perusahaan publik yang menggelontorkan dana miliaran rupiah hanya karena mengikuti tren media sosial. Setiap keputusan fisik selalu didasarkan pada asesmen risiko, kalkulasi kerugian, dan proyeksi ancaman.
Karena itu, publik wajar bertanya: apakah para pengelola mall sedang membaca sesuatu yang tidak dibaca oleh masyarakat umum?
Ataukah mereka melihat adanya potensi gejolak sosial yang semakin nyata di depan mata?
Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir frekuensi aksi massa di berbagai kota besar meningkat. Demonstrasi mahasiswa, aksi buruh, protes kebijakan publik, hingga gerakan sosial yang lahir dari ketidakpuasan ekonomi terus menjadi bagian dari kehidupan politik Indonesia.
Mungkin benar bahwa tidak ada informasi resmi mengenai rencana kerusuhan besar.
Mungkin benar bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap pusat perbelanjaan.
Namun pagar tidak pernah dipasang untuk menghadapi sesuatu yang dianggap tidak berisiko.
Pagar adalah simbol kekhawatiran.
Pagar adalah bentuk antisipasi.
Pagar adalah pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang dianggap perlu dibatasi.
Yang menarik, korporasi tampaknya bergerak lebih cepat daripada negara.
Saat pemerintah berbicara tentang kondisi yang aman dan terkendali, korporasi justru memperkuat lapisan pengamanannya.
Saat pejabat meminta masyarakat tetap tenang, perusahaan-perusahaan besar tampak memilih langkah berjaga-jaga.
Tidak ada yang salah dengan mitigasi risiko. Justru itulah tugas manajemen profesional.
Tetapi fenomena ini menyisakan pertanyaan yang lebih besar tentang kondisi sosial yang sedang berkembang di Indonesia.
Apakah korporasi mulai merasakan meningkatnya ketegangan sosial yang belum sepenuhnya diakui pemerintah?
Apakah dunia usaha melihat tanda-tanda yang mengarah pada eskalasi aksi massa menjelang Agustus?
Ataukah ini merupakan refleksi dari menurunnya rasa percaya bahwa ruang publik akan selalu dapat dikendalikan tanpa pengamanan fisik tambahan?
Publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur.
Sebab ketika pagar-pagar tinggi mulai berdiri di depan pusat-pusat ekonomi modern, yang sedang dibangun bukan sekadar pembatas besi.
Yang sedang dibangun adalah tembok antara rasa aman yang diumumkan kepada publik dan rasa khawatir yang tampaknya dirasakan oleh mereka yang memiliki aset bernilai triliunan rupiah.
Dan sejarah menunjukkan, sering kali korporasi membaca arah angin lebih cepat daripada pemerintah.
Ketika para pemilik aset mulai memperkuat bentengnya, masyarakat patut bertanya: apakah mereka sekadar membangun pagar, atau sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum berani diucapkan secara terbuka?
