TOMBAKOPINI: IAB
Seruput dulu secangkir kopi, Bang. Biar pahitnya kopi menemani obrolan soal ekonomi rakyat. Soalnya urusan koperasi memang lebih nikmat dibahas sambil menyeruput kopi daripada sambil menghitung target yang angkanya bikin mata berkunang-kunang. Kopi yang enak lahir dari proses yang benar. Biji dipilih, disangrai dengan pas, lalu diseduh penuh kesabaran. Koperasi juga begitu. Kalau prosesnya asal cepat, hasilnya paling banter papan nama yang mengilap, sementara isi gudangnya cuma gema pidato.
Sekarang pemerintah sedang bersemangat membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Targetnya sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Angkanya luar biasa. Hampir sebanyak alasan warga datang ke rapat desa karena mendengar kabar ada nasi kotak dan teh manis gratis. Tujuannya pun mulia: membantu petani, nelayan, UMKM, membuka lapangan kerja, memangkas rantai distribusi, hingga menggerakkan ekonomi desa. Siapa yang menolak? Saya juga mengangguk. Tapi mengangguk bukan berarti berhenti bertanya.
Coba bayangkan kalau Bung Hatta tiba-tiba muncul di warung kopi. Beliau mungkin tidak sibuk menghitung berapa gudang dibangun atau berapa truk diparkir. Beliau barangkali hanya tersenyum, menyeruput kopi, lalu bertanya pelan, “Siapa sebenarnya yang memegang kemudi koperasi?”
Nah, pertanyaan sederhana itu justru yang paling berat dijawab. Sebab bagi Bung Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha. Koperasi adalah sekolah demokrasi. Tempat warga belajar bermusyawarah, memilih pengurus, mengawasi uang bersama, bahkan berani mengganti pengurus kalau laporan keuangannya lebih langka daripada gerhana matahari. Di koperasi, satu anggota tetap satu suara. Bukan satu modal seribu suara. Bukan satu modal seribu suara. Kalau yang banyak bicara cuma pengurus sementara anggota kebagian tepuk tangan, itu namanya bukan demokrasi. Itu latihan menjadi penonton.
Masalahnya, demokrasi tidak lahir hanya karena ada musyawarah. Kalau semua keputusan sudah selesai sebelum rapat dimulai, lalu anggota tinggal mengangkat tangan mengikuti aba-aba, itu bukan musyawarah. Itu lebih mirip foto bersama yang kebetulan memakai meja rapat.
Negara tentu punya peran penting. Modal boleh dibantu, pelatihan boleh diberikan, teknologi dan akses pasar juga patut diperluas. Gudang dibangun, kendaraan disediakan, bahkan aplikasi digital pun silakan. Tetapi setelah itu, biarkan anggota menjadi nahkoda bagi koperasinya sendiri. Sebab koperasi bukan barisan komando yang setiap keputusan menunggu aba-aba. Ia hidup karena kepercayaan dan kesukarelaan.
Lagipula, setiap desa punya cerita yang berbeda. Desa nelayan tentu tak sama dengan desa petani kentang. Ada yang cocok koperasi simpan pinjam, ada yang lebih membutuhkan koperasi pemasaran, produksi, atau koperasi konsumen. Menyeragamkan semuanya sama saja seperti memaksa seluruh rakyat Indonesia memakai ukuran sandal yang sama. Mungkin ada yang pas, tapi lebih banyak yang pulang sambil meringis karena lecet.
Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan politik akan pincang bila ekonomi hanya dikuasai segelintir orang. Karena itulah koperasi harus menjadi milik anggota, bukan sekadar milik program. Keberhasilannya bukan dihitung dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari banyaknya warga yang berani berbicara, berbeda pendapat, mengawasi pengurus, dan menentukan masa depan usahanya sendiri.
Kalau hak anggota koperasi itu tetap hidup, Koperasi Merah Putih akan menjadi rumah besar demokrasi ekonomi. Namun kalau suara anggota hanya dijadikan pelengkap berita acara, jangan salahkan rakyat bila suatu hari berkata, “Yang benar-benar koperasi tinggal papan namanya. Semangat Bung Hatta sudah pamit pulang duluan. Yang merah mungkin hanya cat bangunannya, sedangkan putih tinggal warna temboknya.”
