TOMBAKOPINI: Irwan Alimuddin Batubara
Di negeri ini, OTT kadang rasanya seperti notifikasi promo: “Selamat! Anda kembali terpilih!” Datangnya mendadak, bikin grup WhatsApp panas, lalu besok semua pura-pura lupa. Begitu kabar bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, disebut-sebut terseret operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, warung kopi otomatis naik kasta jadi Mahkamah Konstitusi cabang emperan. Yang biasanya debat skor bola, mendadak hafal istilah “gratifikasi” dan “fee proyek”. Semua merasa sudah menduga sejak dinosaurus masih pakai batik pesisir.
Coba Bayangkan proyek Rp300 miliar. Di atas kertas, duit segitu harusnya berubah jadi aspal setebal iman di bulan puasa, jembatan segagah pahlawan super, gedung kinclong, dan drainase yang gemericiknya bikin hati damai. Tapi begitu palu diketok, mulailah tari-tarian sakral bernama komitmen fee. Babak pertama, 10% melayang sebagai “mahar pernikahan” kepala daerah dan kontraktor—Rp30 miliar pamit tanpa upacara, sisa Rp270 miliar. Masuk babak SPK, dipotong lagi 5% demi menjaga hubungan tetap harmonis—tinggal Rp255 miliar. Belum selesai, volume material disunat 20% dengan alasan efisiensi rasa. Tiba-tiba nilai riil di lapangan tinggal Rp195 miliar. Dari Rp300 miliar, sekitar Rp105 miliar rupanya lebih hobi traveling ke kantong-kantong pejabat yang terasa dan merasa hebat: 10% buat kepala daerah, 1% buat kadis, 4% setoran ke berbagai oknum pimpinan APH. Akhirnya, yang berdiri megah bukan cuma proyeknya—tapi juga saldo rekeningnya. Sementara rakyat dapat bonus: jalan mulusnya cuma sampai spanduk peresmian dicopot.
Kontraktor pun berubah jadi chef ekonomis. Aspal dibikin tipis—kalau diinjak terasa seperti kulit lumpia. Semen dicampur dengan filosofi: yang penting terlihat keras di foto. Drainase? Mengalir deras saat peresmian, mampet saat hujan pertama. Tapi tenang, dokumentasi HD sudah siap. Karena di negeri ini, yang diukur sering kali bukan ketebalan aspal, melainkan ketebalan map laporan.
Mengapa tega dipotong-potong? Jawabannya klasiknya: biaya politik mahal. Dari sewa perahu partai sampai “serangan fajar” yang bikin ayam kalah rajin. Proyek akhirnya berubah jadi mesin ATM berjalan. Rakyat? Dapat jalan yang cepat rusak dan jawaban sakral: “Cuaca ekstrem.” Padahal yang ekstrem bukan hujan, tapi persentase.
Di sisi lain, kepala daerah mendadak bersayap. Bagi sembako, santuni anak yatim, sumbang musala, pasang iklan penuh senyum. Kamera menyala, musik haru diputar, caption penuh doa. Publik melihat halo malaikatnya. Sementara di ruang rapat, kalkulator bekerja lebih keras dari staf honorer.
Dan begitulah siklusnya. APBD baru, pola lama. Fee baru, gaya baru. Korupsi tak pernah pensiun—ia cuma rebranding. Kadang tampil religius, kadang nasionalis, kadang sederhana dengan jam tangan yang lebih mahal dari rumah subsidi. Kita cuma bisa tertawa pahit sambil menyeruput kopi yang harganya naik pelan-pelan, berharap suatu hari APBD benar-benar berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah—bukan Anggaran Pendapatan Buat Diri Anda. Karena kalau kreativitas terbesar kita cuma mengakali anggaran, itu bukan prestasi. Itu stand-up comedy yang terlalu mahal tiketnya.
