BOGOR, JAWA BARAT,TombakRakyat.com_ Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan depan Istana Bogor, Kamis (22 Oktober 2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mereka nilai gagal dalam memimpin negara.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta tuntutan terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Selain menyampaikan evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, massa aksi juga mendesak pemerintah agar menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Tuntutan tersebut disampaikan karena dampak karhutla dinilai telah menimbulkan korban dan memerlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, serta menyeluruh.
Menurut aspirasi yang disuarakan dalam aksi tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Mahasiswa menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, dukungan sumber daya yang memadai, dan langkah konkret untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
KRITIK TERHADAP PEMERINTAHAN
Melalui aksi di depan Istana Bogor, Aliansi BEM Bogor Raya turut menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Penilaian bahwa kepemimpinan nasional gagal merupakan sikap dan pandangan yang disuarakan oleh massa aksi. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan negara.
Aksi mahasiswa ini juga menjadi pengingat bahwa aspirasi masyarakat perlu ditanggapi secara terbuka, sementara berbagai tuntutan yang disampaikan harus ditindaklanjuti melalui evaluasi kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangan pemerintah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Istana terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Bogor Raya dalam aksi tersebut.
