SUMENEP, TOMBAKRAKYAT.Com — Isu dugaan rencana eksplorasi dan eksploitasi migas baru di Pulau Sapudi kembali memicu diskusi dan penolakan masyarakat. Aktivis yang tergabung dalam KAHMI Sapudi, FOKAL IMM Sapudi, dan IKA PMII Sapudi mendesak pemerintah dan perusahaan membuka secara transparan seluruh informasi terkait rencana kegiatan, dokumen lingkungan, potensi dampak, serta proses perizinannya, Jumat (24/9/2026).
Yudi Anshori (KAHMI Sapudi) menegaskan pengalaman migas sebelumnya menjadi pelajaran penting karena masyarakat dinilai tidak pernah memperoleh keterbukaan terkait AMDAL dan dampak lingkungan.
Sementara itu, Salam (FOKAL IMM Sapudi) menyoroti trauma masyarakat pascagempa 2025 dan kondisi kekeringan yang masih melanda sejumlah desa. Menurutnya, kajian dampak lingkungan dan langkah mitigasi wajib disampaikan secara terbuka apabila kegiatan migas benar akan dilakukan.
Senada, Hasan Al Hakiki (IKA PMII Sapudi) menegaskan masyarakat berhak mengetahui seluruh konsekuensi kegiatan migas yang masuk ke wilayah teritorial Pulau Sapudi.
Selain menyuarakan penolakan, para aktivis juga mempertanyakan kejelasan status rencana migas tersebut. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan memberikan klarifikasi resmi terkait dokumen lingkungan, wilayah kegiatan, potensi dampak, mekanisme pengawasan, serta perlindungan masyarakat.
Di tengah kondisi kekeringan dan menurunnya ketersediaan air di sejumlah desa, isu migas dinilai tidak hanya menyangkut investasi, tetapi juga transparansi, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan hak warga untuk mengetahui setiap kegiatan yang berpotensi berdampak pada ruang hidup mereka.
