TOMBAKOPINI: Emhape
Ada satu pertanyaan yang mulai beredar pelan-pelan di warung kopi desa hingga ruang diskusi kampus: apakah republik ini sedang kembali ke masa lalu? Kembalinya Negara Komando.
Bukan sekadar kembali ke masa Orde Baru, tetapi mungkin sedang membangun versi baru yang lebih rapi, lebih teknokratis, dan lebih sistematis. Jika dahulu sistem itu berdiri terang-terangan di bawah kepemimpinan Soeharto, kini ia hadir dengan wajah yang jauh lebih modern: program sosial, koperasi desa, ketahanan pangan, dan distribusi gizi anak.
Di atas kertas, semua program itu terlihat mulia. Negara hadir untuk rakyat. Negara mengurus pangan. Negara menjamin gizi anak. Negara membangun ekonomi desa.
Namun jika ditarik lebih dalam, rangkaian kebijakan itu membentuk sesuatu yang jauh lebih besar: arsitektur ekonomi negara yang sangat terpusat.
Dan di dalam arsitektur itu, tentara kembali muncul sebagai operator lapangan.
Dwifungsi yang Tidak Pernah Mengaku Dwifungsi
Pada masa Orde Baru, militer memiliki legitimasi formal melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Tentara bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga aktor politik dan ekonomi.
Reformasi 1998 mengakhiri doktrin itu. Tentara keluar dari parlemen, militer dipisahkan dari politik, dan supremasi sipil menjadi prinsip demokrasi.
Namun dua puluh tahun kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi.
Tentara tidak kembali ke politik secara langsung. Mereka tidak lagi duduk di kursi parlemen.
Tetapi mereka kembali masuk ke sektor sipil melalui jalur program pembangunan.
Mulai dari proyek ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur desa, hingga pengelolaan distribusi logistik sosial.
Bahasanya berubah.
Namun strukturnya terasa sangat familiar.
MBG: Negara Mengurus Dapur Anak Sekolah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional digadang-gadang sebagai proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Negara ingin memastikan jutaan anak sekolah mendapatkan makanan bergizi setiap hari. Tujuannya mulia: memperbaiki kualitas gizi dan mengurangi stunting.
Tetapi program ini tidak hanya soal makan siang anak sekolah.
Ia menciptakan rantai distribusi pangan nasional baru.
Bayangkan skalanya:
jutaan porsi makanan setiap hari
jaringan dapur produksi di berbagai daerah
distribusi bahan pangan dalam volume besar
logistik yang menjangkau hingga desa
Artinya MBG bukan sekadar program gizi.
Ia adalah proyek ekonomi pangan raksasa.
Kopdes Merah Putih: Koperasi atau Terminal Distribusi Negara?
Di saat yang sama pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menjangkau sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia.
Secara resmi, koperasi ini disebut sebagai motor ekonomi desa. Ia akan menyediakan gudang, distribusi bahan pangan, bahkan kendaraan logistik untuk desa.
Namun jika dilihat dalam konteks MBG, gambarannya menjadi jauh lebih jelas.
Koperasi desa bisa menjadi:
pusat distribusi bahan pangan
gudang logistik program negara
simpul ekonomi yang terhubung langsung ke kebijakan pusat
Dengan kata lain, desa menjadi node dalam jaringan distribusi ekonomi nasional.
Masalahnya bukan pada koperasinya.
Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan sistem itu.
Ketika Tentara Masuk ke Rantai Ekonomi Desa
Dalam berbagai implementasi program pembangunan desa, pemerintah menggandeng TNI untuk mempercepat distribusi dan pengawasan program.
Alasannya selalu sama:
TNI memiliki struktur komando sampai ke desa.
Dan memang benar.
Tetapi konsekuensinya juga jelas.
Ketika tentara masuk ke proyek pangan nasional, koperasi desa, dan jaringan logistik program sosial, maka tentara tidak lagi hanya menjaga keamanan.
Tentara ikut berada dalam rantai ekonomi rakyat.
Jika ini terus meluas, maka yang terbentuk bukan sekadar program pembangunan.
Yang terbentuk adalah struktur ekonomi yang dikendalikan negara melalui jaringan komando.
Otonomi Desa yang Dipreteli
Ironi terbesar dari semua ini adalah nasib desa.
Dulu desa diperjuangkan sebagai basis demokrasi melalui Undang-Undang Desa. Desa diberi dana, diberi kewenangan, dan diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan sendiri.
Namun dalam arsitektur kebijakan baru ini, desa justru semakin terikat pada program nasional yang bersifat komando.
Kepala desa bukan lagi perumus kebijakan lokal.
Ia berubah menjadi operator proyek negara.
Musyawarah desa sering kali hanya menjadi formalitas untuk menjalankan program yang sudah diputuskan dari pusat.
Jika tren ini terus berlanjut, desa akan kehilangan satu hal yang paling penting:
kedaulatannya.
Orde Baru Tanpa Nama
Yang membuat situasi ini menarik adalah satu hal: pemerintah tidak pernah menyebutnya sebagai Orde Baru.
Tidak ada doktrin militer.
Tidak ada deklarasi dwifungsi.
Namun jika kita menyusun potongan puzzle kebijakan hari ini, gambarnya mulai terlihat:
ekonomi desa dikendalikan program nasional
distribusi pangan diatur negara
koperasi menjadi simpul logistik
tentara hadir dalam implementasi lapangan
desa bergerak dalam struktur komando
Semua elemen itu sangat familiar bagi mereka yang pernah hidup di masa Orde Baru.
Bedanya hanya satu.
Dulu sistem itu dibangun secara terang-terangan sebagai doktrin kekuasaan.
Sekarang ia hadir sebagai program pembangunan.
Lebih halus.
Lebih teknokratis.
Lebih sulit diprotes.
Namun logikanya tetap sama:
negara mengendalikan ekonomi, desa menjalankan perintah, dan tentara memastikan sistem itu berjalan.
