TOMBAKESAI : Emhape
Di negeri ini, ada satu cara cepat untuk terlihat “nasional”.
Bukan dengan rekam jejak.
Bukan dengan kerja nyata.
Bukan dengan laporan program.
Cukup dengan tiga hal:
logo yang terlihat resmi,
seragam yang kompak,
struktur organisasi yang panjangnya menyaingi daftar jabatan kementerian.
Kalau sudah, tinggal tambahkan tiga mantra sakti yang selalu laku dijual ke publik:
gotong royong,
sinergi,
transparan.
Selesai.
Anda kini punya LSM nasional.
Dan seperti produk instan pada umumnya, tampilannya mungkin meyakinkan—tapi isinya, ya, jangan terlalu berharap.
LSM yang saya bicarakan ini bukan tidak punya kegiatan. Mereka punya. Mereka juga rajin membuat acara, rapat, silaturahmi, bahkan kadang menyebut dirinya sebagai “gerakan”.
Tapi persoalannya sederhana: organisasi ini bukan dibangun untuk rakyat. Ia dibangun untuk panggung.
Ia bukan lembaga sosial. Ia lebih mirip panggung sosial.
Tempat orang-orang yang ingin terlihat penting, meski sebenarnya hanya sibuk menyusun spanduk.
Organisasi Besar, Kepemilikan Kecil
Di permukaan, organisasi ini tampak rapi.
Ada DPP.
Ada DPD.
Ada DPC.
Ada bidang-bidang.
Ada koordinator-koordinator.
Strukturnya panjang. Bahkan kadang lebih panjang daripada hasil kerjanya.
Tapi kalau Anda teliti, struktur itu seperti dekorasi pernikahan: tampak mewah di depan, tapi begitu masuk ke dapur, yang kerja tetap segelintir orang—dan yang menikmati tetap keluarga inti.
Karena faktanya, organisasi ini bukan milik gerakan.
Ia lebih mirip milik keluarga.
Ketua Umum dan anaknya menguasai arah. Sekretaris Jenderal dan istrinya menguasai mesin. Yang lain? Jadi pelengkap rapat, penggembira acara, dan figuran untuk foto kegiatan.
Organisasi besar, tapi kepemilikan kecil: cukup empat orang, sisanya silakan tepuk tangan.
Mereka menyebutnya gotong royong.
Padahal itu lebih tepat disebut: kerja kolektif, hasilnya privat.
Rekening Pribadi : Puncak Inovasi Transparansi
Ini bagian yang paling tragis, sekaligus paling lucu.
LSM nasional ini bahkan tidak punya standar paling dasar: rekening organisasi yang jelas dan resmi.
Uang kegiatan, donasi, iuran, bahkan program kerja, katanya masuk ke rekening pribadi Sekjend.
Ya, rekening pribadi.
Bukan rekening organisasi.
Bukan rekening lembaga.
Bukan rekening atas nama badan hukum.
Rekening pribadi.
Kalau itu bukan inovasi dalam dunia transparansi, entah apa namanya.
Di titik ini, transparansi mereka sudah mencapai level spiritual :
tak terlihat, tak tersentuh, dan hanya bisa diyakini lewat iman.
Dan tentu saja, jangan berharap ada laporan keuangan.
Jangan berharap ada audit.
Jangan berharap ada keterbukaan.
Karena transparansi di organisasi ini hanya berlaku di spanduk, bukan di rekening. Transparansi hanya hidup di pidato, bukan di bukti transfer. Transparansi hanya jadi kata-kata manis untuk konsumsi publik.
Silaturahmi Nasional : Acara Besar, Pertanggungjawaban Hilang
Mereka pernah bikin event besar bertajuk Silaturahmi Nasional.
Nama yang megah. Seolah lembaga ini benar-benar punya energi, jejaring, dan manajemen yang rapi.
Tapi setelah acara selesai, yang tersisa bukan laporan pertanggungjawaban, melainkan kabut.
Laporan penyelenggaraan tak pernah ada.
Tidak ada laporan kegiatan.
Tidak ada laporan penggunaan anggaran.
Tidak ada evaluasi.
Tidak ada pertanggungjawaban.
Yang ada hanya foto-foto.
Foto di panggung.
Foto salam-salaman.
Foto bersama.
Foto sambil senyum.
Dan seperti biasa, proposal dibawa ke mana-mana.
Nama organisasi dipakai mengetuk pintu sana-sini.
Tapi hasilnya? Tidak pernah jelas.
Kepanitiaan pun amburadul, seolah acara nasional itu disusun dengan sistem “yang penting jadi”. Orang yang kerja pontang-panting tidak dihargai, orang yang tidak kerja malah dapat panggung.
Dan setelah acara, yang sibuk bukan menyusun laporan—melainkan menyusun narasi.
Karena di organisasi ini, yang paling penting bukan kinerja.
Yang paling penting adalah kesan.
Meracuni Struktur Daerah dengan Foto
Di sinilah organisasi ini benar-benar menunjukkan watak aslinya.
Alih-alih membangun kaderisasi, mereka justru meracuni struktur di bawahnya—DPD dan DPC, dengan candu paling murah : foto.
Mereka tidak memberi pendidikan organisasi. Mereka memberi “bukti kedekatan”.
Mereka tidak membangun sistem. Mereka membangun ilusi.
Mereka menyodorkan foto-foto bersama stafsus, foto dengan Dirjen, foto di lobi kementerian, foto di depan ruangan rapat, seolah itu tiket sakti yang otomatis mengubah lembaga ini jadi nasional beneran.
Padahal itu cuma foto.
Dan foto itu dijadikan alat paling ampuh untuk membius pengurus daerah:
“Lihat, kita dekat dengan pusat.”
“Lihat, kita punya akses.”
“Lihat, kita punya jalur.”
Padahal yang mereka punya hanya kamera, bukan kapasitas.
Mereka menjual mimpi dengan resolusi tinggi, tapi tidak pernah menjual program yang jelas.
SK Kepengurusan Dijual, Berkas Organisasi Berbayar
Kalau ini dibaca orang awam, mungkin mereka akan berpikir: “Ah, masa sih?”
Sayangnya, ini bukan dongeng.
Karena di LSM ini, SK kepengurusan bukan produk organisasi.
SK adalah barang dagangan.
Mau jadi pengurus DPD? Bayar.
Mau dapat SK DPC? Bayar.
Mau dapat berkas organisasi? Bayar.
Mau dapat stempel, kop surat, format, “legalitas internal”? Bayar.
Bahkan untuk sekadar mendapat file PDF SK pun harus setor.
Organisasi yang katanya gerakan sosial, tapi cara kerjanya seperti loket.
Dan seperti loket, mereka selalu punya alasan yang terdengar sopan:
“Ini untuk gotong royong.”
“Ini untuk administrasi.”
“Ini untuk kebutuhan organisasi.”
“Ini untuk operasional.”
Padahal operasionalnya tidak pernah jelas.
Dan kalau ditanya lebih jauh, jawabannya bukan penjelasan, melainkan emosi.
Karena dalam organisasi ini, yang paling haram bukan korupsi.
Yang paling haram adalah bertanya.
Kritik Dianggap Virus, Loyalitas Jadi Agama
Di internal, kritik bukan dianggap vitamin organisasi.
Kritik dianggap virus.
Anggota yang bertanya dianggap tidak loyal.
Kader yang menuntut keterbukaan dianggap pembangkang.
Orang yang minta laporan keuangan dianggap mengganggu harmoni.
Mereka menyebutnya soliditas.
Padahal itu lebih tepat disebut: budaya takut.
Dan budaya takut adalah tanah subur bagi semua jenis penyimpangan.
Karena ketika organisasi membenci pertanyaan, organisasi itu sedang menyiapkan tempat nyaman bagi penyelewengan.
Penjilat Berkembang Biak, Kader Dibiarkan Mati
Sementara itu, para penjilat berkembang biak seperti jamur musim hujan.
Mereka bukan kader yang tumbuh.
Mereka penumpang yang mencari panggung.
Mereka menebeng nama organisasi untuk menaikkan nama sendiri.
Mereka datang bukan untuk memperjuangkan rakyat, tapi untuk memperjuangkan posisi.
Mereka rajin ikut rapat bukan untuk memberi ide, tapi untuk memastikan wajahnya terlihat di lingkaran DPP. Mereka paling semangat mengunggah foto kegiatan, tapi paling alergi saat ditanya hasil kegiatan.
Mereka mengaku berjuang.
Padahal mereka sedang magang jadi politisi.
Dan seperti magang pada umumnya, target mereka bukan prestasi.
Target mereka adalah rekomendasi.
Dulu Kontrol Sosial, Sekarang Kontrol Peluang
Lebih parahnya, LSM yang dulunya lantang mengkritik pejabat kini malah bertransformasi jadi “tamu tetap” di meja Dirjen, stafsus kementerian, dan pejabat yang dulu mereka serang dengan pernyataan sikap.
Bedanya sekarang, kritiknya hilang.
Yang tersisa hanya senyum, salam hormat, dan proposal.
Karena begitulah cara organisasi ini bekerja :
Dulu katanya “kontrol sosial”. Sekarang berubah jadi “kontrol peluang”.
Dulu katanya “advokasi rakyat”. Sekarang berubah jadi “advokasi program”.
Dulu katanya “berani melawan”. Sekarang berubah jadi “berani mendekat”.
Para penjilat internal pun naik level: dari penjilat ketua menjadi penjilat kementerian.
Karena organisasi ini sudah tidak lagi mencari kebenaran.
Ia mencari akses.
LSM yang Menuntut Transparansi, Tapi Panik Saat Ditanya
Yang lebih ironis, organisasi ini selalu menuntut transparansi dari pemerintah.
Mereka lantang meminta pejabat membuka data.
Mereka marah jika anggaran tidak jelas.
Mereka mengutuk penyalahgunaan wewenang.
Namun ketika giliran mereka sendiri ditanya:
uang masuk ke mana?
laporan ada atau tidak?
rekening organisasi siapa yang pegang?
mekanisme pertanggungjawaban bagaimana?
hasil Silaturahmi Nasional mana?
proposal kemana-mana itu jadi apa?
Jawabannya sederhana: diam.
Atau kalau tidak diam, mereka menyerang balik.
Karena bagi mereka, transparansi adalah senjata untuk menyerang orang lain, bukan cermin untuk melihat diri sendiri.
Jargon Mereka Bukan Nilai, Tapi Topeng
Dan di situlah kita tahu: jargon mereka bukan nilai.
Jargon mereka adalah topeng.
Karena LSM yang benar-benar transparan tidak takut ditanya.
LSM yang benar-benar gotong royong tidak dikuasai keluarga.
LSM yang benar-benar sinergi tidak membungkam kritik.
Jika uang organisasi masuk ke rekening pribadi, itu bukan efisiensi.
Itu alarm.
Jika SK kepengurusan dijual, itu bukan administrasi.
Itu pasar gelap berkedok organisasi.
Jika struktur daerah dibangun dengan candu foto bersama pejabat, itu bukan jejaring nasional.
Itu propaganda murahan.
Jika kritik internal dilarang, itu bukan soliditas.
Itu kediktatoran.
Dan jika lembaga yang mengaku nasional tidak punya transparansi, maka status nasionalnya hanyalah hiasan.
Selebihnya, ia hanyalah organisasi yang besar di banner, tapi kecil dalam etika.
Mereka Tidak Membangun Gerakan. Mereka Membangun Kerajaan.
Pada akhirnya, organisasi sMerekahemacam ini tidak sedang membangun gerakan.
Mereka sedang membangun kerajaan.
Kerajaan kecil yang berdiri di atas:
spanduk yang besar,
jargon yang manis,
foto yang meyakinkan,
rekening yang pribadi,
laporan yang gaib,
dan kader yang dibungkam.
Kerajaan yang memeras orang-orang di daerah dengan tarif SK.
Kerajaan yang menjual ilusi kedekatan dengan pejabat.
Kerajaan yang menuntut transparansi, tapi alergi pada pertanggungjawaban.
Dan di tengah semua itu, rakyat tetap jadi korban.
Karena rakyat bukan tujuan.
Rakyat hanya latar.
Latar untuk foto.
