Bupati Cilacap Memeras Demi THR: Ketika Syahwat Politik Tak Kenal Puasa
TOMBAKOPINI: IAB
Untungmasih bulan puasa. Rasanya ingin saya tampar wajah bupati ini satu per satu. Tapi ya sudahlah. Mengingat ini bulan Ramadan, tangan ditahan saja. Pahala puasa bisa jebol kalau emosi dilepas. Jadi daripada menampar orang, lebih baik menampar cerita saja.
Mari kita ceritakan sambil menunggu waktu berbuka.
Siapkan kopi dulu, Bang. Ceritanya agak pahit, tapi mudah-mudahan tetap menghibur.
Biasanya Ramadan identik dengan kolak, kurma, dan ceramah tarawih. Televisi juga penuh dengan iklan sirup yang seolah-olah semua keluarga di Indonesia buka puasa sambil tersenyum rapi seperti pemain sinetron.
Tapi Ramadan tahun ini ada menu tambahan: drama bupati kena OTT.
Bukan satu. Bukan dua. Sudah tiga.
Pertama ada Fadia Arafik, Bupati Pekalongan. Lalu Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong. Dan yang terbaru adalah Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap.
Kalau ini sinetron, mungkin judulnya: “Para Bupati dan Godaan Amplop di Bulan Suci.”
Pada 13 Maret 2026, Syamsul terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi ini tidak seperti razia parkir liar yang cuma bawa satu dua orang. Kali ini puluhan orang ikut diamankan, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
Biasanya cerita soal “pemerasan pejabat” itu datang dari oknum LSM yang tiba-tiba jadi wartawan dadakan. Datang dengan kamera, pulang dengan amplop.
Atau ada juga oknum aparat yang datang dengan kalimat penuh misteri:
“Ini mau lanjut… atau tidak?”
Kalimat itu biasanya lebih menegangkan daripada pengumuman azan.
Tapi dalam kasus ini ceritanya agak unik. Yang diduga memeras justru kepala daerahnya sendiri.
Menurut penyelidikan KPK, Syamsul diduga meminta uang dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Nilainya bervariasi, mulai dari Rp3 juta sampai Rp100 juta per dinas.
Targetnya sekitar Rp750 juta.
Kalau dipikir-pikir, ini seperti arisan. Bedanya, arisan biasanya sukarela. Yang ini agak sulit menolak.
Uangnya disebut akan dipakai untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk THR bagi Forkopimda. Sebagian lagi, ya… untuk kepentingan pribadi.
Dalam operasi itu, KPK menyita sekitar Rp610 juta uang tunai.
Bayangkan kalau uang itu dipakai untuk membeli kolak. Satu kecamatan mungkin bisa buka puasa bersama sampai Idul Adha.
Padahal Syamsul bukan orang jauh dari Cilacap. Ia lahir di daerah itu pada 30 November 1985. Ia juga bukan orang yang tiba-tiba muncul dari langit politik.
Ia lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan memulai karier sebagai aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Kariernya naik perlahan. Pernah menjadi ajudan bupati, lalu menduduki beberapa jabatan birokrasi. Namanya makin dikenal hingga akhirnya masuk ke dunia politik.
Karier politiknya terbilang mulus. Ia sempat menjadi Wakil Bupati, lalu pada Pilkada 2025 berhasil terpilih sebagai Bupati Cilacap.
Usianya masih muda untuk ukuran kepala daerah. Banyak orang waktu itu melihatnya sebagai wajah baru kepemimpinan daerah. Generasi baru, katanya. Harapan baru, katanya.
Kadang saya berpikir, jabatan itu seperti puasa. Godaannya selalu datang ketika kita sedang merasa kuat.
Bedanya, kalau orang biasa godaannya gorengan sebelum azan.
Kalau pejabat… godaannya angka nol di belakang uang.
Dan ternyata, tidak semua orang kuat menahan lapar. Apalagi menahan amplop.
Jadi begitulah cerita Ramadan kita tahun ini. Sambil menunggu azan magrib, kita bukan hanya menahan haus dan lapar.
Kita juga menahan diri agar tidak terlalu sering mengelus dada setiap kali membaca berita pejabat kena OTT.
Semoga saja ini tidak jadi tradisi baru Ramadan.
Karena kalau sampai tiap tahun ada “menu OTT”, nanti kolak tetap manis… tapi berita negara rasanya makin pahit.
